Sebagai negara yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan minyak nasional, Indonesia dinilai rentan terhadap gejolak harga energi global. Setiap kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak pada beban subsidi energi dan tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Karena itu, pemerintah mulai mempercepat langkah transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik. Purbaya menilai perpindahan dari kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik dapat membantu mengurangi konsumsi BBM secara bertahap dan menekan impor minyak dalam jangka panjang.

Pemerintah sebelumnya memang telah meluncurkan berbagai program insentif kendaraan listrik, mulai dari bantuan pembelian motor listrik, potongan pajak, hingga dukungan pengembangan industri baterai dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.

Selain untuk mengurangi impor BBM, Purbaya juga menyoroti persoalan lain di sektor energi nasional, yakni kapasitas listrik yang belum terserap secara optimal. Menurutnya, saat ini masih ada pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang tetap harus dibayar meskipun belum digunakan secara maksimal.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem ketenagalistrikan terdapat skema take or pay, yaitu kondisi ketika negara tetap harus membayar kapasitas listrik tertentu meski konsumsi masyarakat belum mencapai kapasitas yang tersedia.

“Masih ada listrik PLN yang kita bayar tapi tidak dipakai. Istilahnya take or pay,” kata Purbaya.

Menurutnya, pemanfaatan kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan konsumsi listrik domestik yang selama ini belum terserap sepenuhnya. Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, maka pasokan listrik yang berlebih dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Purbaya menyebut kapasitas listrik nasional saat ini diperkirakan baru terpakai sekitar 70 persen. Artinya masih ada sekitar 30 persen kapasitas yang belum digunakan namun tetap menimbulkan biaya bagi negara.

“Masih ada sekitar 30 persen listrik yang kita bayar tapi tidak dipakai,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong penggunaan listrik di sektor transportasi agar beban subsidi energi dapat ditekan dari dua sisi sekaligus, yaitu mengurangi subsidi BBM dan memaksimalkan pemanfaatan listrik yang sudah tersedia.

Menurut Purbaya, strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi fiskal dalam jangka panjang. Negara tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor, tetapi juga dapat memperbaiki utilisasi pembangkit listrik nasional yang selama ini belum optimal.

Dorongan pemerintah terhadap kendaraan listrik sendiri semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Selain memberikan insentif pembelian, pemerintah juga terus memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di berbagai daerah.