The Economist menilai pemerintah Indonesia saat ini menghadapi sejumlah pilihan yang tidak mudah dalam menjaga stabilitas fiskal. Artikel itu menyebut pemerintah memiliki tiga opsi utama, yakni memangkas proyek prioritas, mengurangi subsidi energi, atau memperlebar defisit anggaran melampaui batas yang selama ini diatur undang-undang sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Namun, setiap pilihan tersebut dinilai memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Mengurangi program unggulan disebut dapat memengaruhi citra pemerintah, sementara pengurangan subsidi energi berpotensi memicu kenaikan harga dan keresahan masyarakat.
Karena itu, The Economist menilai ada kemungkinan pemerintah memilih opsi memperbesar defisit anggaran demi mempertahankan program-program prioritasnya. Kondisi tersebut disebut dapat meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap disiplin fiskal Indonesia.
Artikel itu juga menyoroti reaksi investor terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut The Economist, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Media tersebut menyebut pembayaran bunga utang pemerintah meningkat, sementara lembaga pemeringkat internasional disebut mulai mempertimbangkan potensi penurunan peringkat kredit Indonesia apabila tekanan fiskal terus membesar.
“Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar dolar AS telah keluar dan rupiah melemah 11 persen terhadap dolar hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah,” tulis artikel tersebut.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang menjadi salah satu perhatian pasar dalam beberapa waktu terakhir. Fluktuasi mata uang nasional terjadi di tengah penguatan dolar AS secara global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional.
The Economist menilai apabila pemerintah melanggar batas defisit anggaran yang telah ditetapkan undang-undang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman negara dan memperbesar tekanan terhadap stabilitas ekonomi.
Selain masalah fiskal, media itu juga mengkritik kebijakan subsidi energi yang masih dipertahankan pemerintah. Menurut artikel tersebut, subsidi bahan bakar memang memiliki nilai politik yang tinggi karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Namun di sisi lain, subsidi dinilai menjadi beban besar bagi anggaran negara.
The Economist juga menyoroti program makan bergizi gratis yang dijalankan secara luas. Dalam pandangan media tersebut, program itu seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita dari keluarga miskin untuk mengatasi masalah stunting secara lebih tepat sasaran.
Selain isu ekonomi, artikel tersebut turut membahas kondisi demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. The Economist menilai ruang oposisi politik dan kritik publik saat ini semakin menyempit.
Media itu menyebut oposisi di parlemen dinilai semakin lemah, sementara munculnya wacana penghapusan pemilihan langsung kepala daerah disebut memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
“Civil society diintimidasi. Hanya sedikit ruang bagi perbedaan pendapat dan pertarungan gagasan,” tulis artikel tersebut.
Tinggalkan Balasan