Menurut Laode, pemesanan tabung tidak dapat dilakukan dalam jumlah kecil karena proses produksi membutuhkan investasi material dan manufaktur yang tinggi. Pemerintah memperkirakan pemesanan awal harus mencapai sedikitnya 100 ribu unit agar proyek dapat berjalan secara ekonomis.

“Untuk memesan material dan barangnya itu tidak bisa satuan. Harus dalam jumlah besar, minimum sekitar 100 ribu unit atau bahkan lebih. Itu sebabnya prosesnya tidak bisa instan,” ujarnya.

Pada tahap awal implementasi, Indonesia masih akan mengandalkan impor tabung dari luar negeri. Namun pemerintah menargetkan industri nasional nantinya mampu mengambil alih produksi apabila penggunaan CNG rumah tangga mulai berkembang dan permintaan pasar meningkat secara signifikan.

Pemerintah juga melihat proyek tersebut sebagai peluang untuk mendorong hilirisasi industri gas nasional. Jika penggunaan CNG rumah tangga berjalan masif, Indonesia tidak hanya berpotensi mengurangi impor LPG, tetapi juga dapat mengembangkan industri manufaktur tabung, sistem distribusi gas, hingga teknologi penyimpanan energi berbasis gas alam.

Selain itu, program konversi energi tersebut dinilai dapat membantu pemanfaatan gas bumi domestik yang selama ini belum optimal. Indonesia diketahui memiliki cadangan gas cukup besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga masih relatif terbatas dibandingkan LPG yang sebagian besar pasokannya berasal dari impor.

Data pemerintah menunjukkan konsumsi LPG nasional terus meningkat setiap tahun, terutama untuk kebutuhan rumah tangga penerima subsidi. Sementara itu, produksi LPG domestik belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pemerintah harus melakukan impor dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat anggaran subsidi energi terus mengalami tekanan, terutama ketika harga energi global meningkat.

Dengan memanfaatkan CNG sebagai substitusi LPG, pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara bertahap. Selain itu, penggunaan gas bumi domestik juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi dalam jangka panjang.

Laode menegaskan bahwa pengembangan CNG rumah tangga memang bukan program yang mudah dijalankan karena membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur distribusi, hingga penerimaan masyarakat. Meski demikian, pemerintah menilai langkah tersebut penting dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan.