Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Sosial bergerak cepat menanggapi sorotan publik terkait dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan sepatu untuk siswa program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan investigasi internal melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos tengah berjalan dan ditargetkan selesai paling lambat dalam waktu tiga pekan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya kritik dan perhatian masyarakat terhadap proses pengadaan barang yang dinilai tidak wajar. Dugaan markup pengadaan sepatu untuk program pendidikan itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah informasi terkait harga barang beredar di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.
Usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh laporan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti selama memiliki dokumen serta bukti pendukung yang memadai.
“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insya Allah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurut Mensos, investigasi internal tidak hanya fokus pada satu proses pengadaan tertentu, tetapi juga akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 2025 maupun yang sedang diproses untuk tahun anggaran 2026.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disebut diminta bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
Sebagai langkah awal dalam mempermudah pemeriksaan, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan tersebut. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Pembebastugasan dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan selama pemeriksaan internal berlangsung. Mensos menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah administratif dan bagian dari upaya menjaga objektivitas pemeriksaan.
“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul.
Tinggalkan Balasan