Meski mulai membuka peluang ekspor, pemerintah menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar tidak mengganggu kebutuhan beras dalam negeri. Sudaryono memastikan seluruh perhitungan stok dan kebutuhan nasional telah menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ekspor dijalankan.
Ia menekankan pemerintah tidak ingin ekspor justru memicu gangguan stabilitas harga maupun pasokan pangan domestik. Karena itu, volume ekspor akan terus disesuaikan dengan kondisi produksi dan cadangan beras nasional.
“Semua ekspor ini tentu akan dihitung secara cermat, jangan sampai kemudian kita mengorbankan kebutuhan dalam negeri,” kata Sudaryono.
Menurut data pemerintah, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu stok tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah memperkirakan angka cadangan itu masih akan tetap tinggi hingga akhir tahun meski digunakan untuk berbagai program domestik.
Sudaryono menjelaskan stok beras nasional tetap akan digunakan untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan kepada masyarakat, distribusi beras premium, hingga kebutuhan ekspor. Namun pemerintah optimistis stok akhir tahun tetap berada di level aman.
“Stok kita juga melimpah, sudah 5,3 juta ton. Kita prediksi nanti stok finalnya di kisaran hampir 5 juta atau bahkan lebih,” ujarnya.
Kondisi surplus beras ini tidak lepas dari peningkatan produksi dalam negeri di sejumlah daerah sentra pertanian. Pemerintah sebelumnya juga terus mendorong percepatan tanam, perbaikan distribusi pupuk, serta penguatan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian nasional.
Selain itu, pemerintah menilai kondisi stok yang kuat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dalam perdagangan pangan internasional. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor beras pada saat produksi domestik mengalami tekanan. Namun dalam situasi saat ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan pangan negara lain.
Meski begitu, realisasi ekspor beras masih menunggu kesepakatan bisnis antar pelaku usaha atau business to business (B2B). Pemerintah saat ini masih melakukan penjajakan terkait harga, volume pengiriman, hingga mekanisme distribusi dengan sejumlah negara calon pembeli.
“Kita sudah jajaki dengan beberapa negara. Tinggal deal harga, deal jumlah, kemudian kita bisa jalan,” kata Sudaryono.
Tinggalkan Balasan