Menurut dia, pernyataan tersebut membuat Hegseth penasaran hingga menanyakan alasan dirinya tidak dapat memasuki wilayah AS meskipun menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Sjafrie lalu menjelaskan bahwa dirinya termasuk dalam kelompok personel pasukan khusus Indonesia yang terdampak kebijakan pembatasan AS terkait operasi militer di Timor Timur pada masa lalu.
Sjafrie menyebut dirinya pernah bertugas sebagai prajurit Kopassus di Timor Timur ketika wilayah tersebut masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Kebijakan larangan itu, kata dia, berlaku terhadap sejumlah personel pasukan khusus yang pernah ditugaskan di wilayah tersebut.
“Saya ini korban banned Amerika Serikat, karena saya prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Timor Timur, jadi seluruh prajurit special forces yang pernah bertugas ke Timor Timur di-banned dan sekarang sudah 27 tahun kami di-banned,” kata Sjafrie.
Ia juga membagikan pengalamannya saat masih menjabat Wakil Menteri Pertahanan periode 2010–2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu dirinya sempat dijadwalkan ikut dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat bersama rombongan kabinet, namun keberangkatannya tidak dapat dilakukan karena namanya masih masuk daftar hitam pemerintah AS.
“Saya pernah waktu mendampingi kabinet Pak SBY diurus, tahu-tahu di-banned, tidak boleh atas nama pemerintah Amerika Serikat,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, penjelasan tersebut langsung direspons oleh Pete Hegseth. Menteri Pertahanan AS itu disebut menyampaikan bahwa kebijakan lama tersebut tidak lagi diberlakukan dan personel pasukan khusus Indonesia akan memperoleh perlakuan yang sama seperti pihak lainnya.
“Dia jawab tidak ada lagi di-banned, semua special forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain,” kata Sjafrie menirukan pernyataan Hegseth.
Sjafrie menjelaskan perubahan sikap tersebut menjadi sinyal penting dalam hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia menilai komunikasi yang lebih terbuka antara kedua negara membuka peluang kerja sama lebih luas, termasuk dalam bidang keamanan kawasan, pelatihan militer, dan hubungan antarlembaga pertahanan.
Dalam pertemuan itu, Hegseth juga disebut menyampaikan keinginan pemerintah AS untuk mencari jasad veteran militernya yang hilang pada masa Perang Dunia Kedua di wilayah Morotai, Maluku Utara. Menurut Sjafrie, pemerintah AS masih memiliki data digital mengenai lokasi sejumlah personel militer yang diduga terkubur di wilayah tersebut.
“Kami banyak korban di Morotai, kami punya keinginan, sumber daya manusia, boleh gak kami datang ambil jenazah. Kami tak tahu, tapi dia punya digitalnya. ‘Saya tahu tempatnya’,” ujar Sjafrie menceritakan pembicaraan tersebut.
Tinggalkan Balasan