Purbaya juga menegaskan, setelah masa tenggat berakhir, tidak akan ada lagi toleransi tambahan.
Pemerintah akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aset atau dana WNI yang masih berada di luar negeri.
Artinya, semua aliran dana akan ditelusuri lebih dalam, termasuk kepatuhan pelaporan pajaknya.
Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari penguatan sistem kepatuhan pajak nasional sekaligus menutup celah penghindaran pajak melalui penempatan aset di luar negeri.
Yang bikin publik makin terkejut, Purbaya juga menyampaikan bahwa dana yang disimpan di luar negeri dan tidak sesuai aturan berpotensi “terhambat” penggunaannya di dalam negeri.
“Kalau tidak sesuai ketentuan, ya tidak bisa dipakai untuk bisnis di Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pelaku usaha dan investor, terutama mereka yang memiliki struktur aset global.
Kebijakan ini diprediksi bisa berdampak ke arus modal, terutama bagi WNI dengan aset di luar negeri.
Pelaku pasar menilai langkah ini akan mendorong repatriasi dana ke dalam negeri, yang berpotensi memperkuat likuiditas domestik.
Namun di sisi lain, ada kekhawatiran soal kepastian hukum dan fleksibilitas investasi global bagi pelaku usaha Indonesia. []
Tinggalkan Balasan