Pernyataan tersebut menjadi simbol penegasan Presiden mengenai pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Prabowo tampak ingin menanamkan semangat kerja cepat dan disiplin kepada seluruh aparat negara di tengah tantangan ekonomi global yang dinilai semakin berat.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang terus menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerimaan negara dan pengawasan perdagangan internasional. Isu penyelundupan barang, manipulasi data ekspor, hingga potensi kebocoran devisa menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal negara.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memiliki tugas penting dalam mengawasi lalu lintas barang keluar masuk Indonesia, memungut bea masuk dan cukai, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perdagangan internasional. Karena itu, sektor ini sering menjadi sorotan ketika muncul persoalan terkait penyelundupan atau lemahnya pengawasan di pelabuhan dan jalur perdagangan.
Prabowo menilai pembenahan tata kelola di sektor kepabeanan tidak bisa ditunda lagi apabila pemerintah ingin memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa setiap kebocoran penerimaan negara pada akhirnya akan berdampak terhadap kemampuan pemerintah membiayai berbagai program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial masyarakat.
Selain menyoroti Bea Cukai, pidato Presiden juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Menurut Prabowo, pemerintah harus mampu membangun sistem kerja yang efisien dan berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar prosedur administratif yang panjang.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian sehingga Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk bergerak lambat. Persaingan ekonomi antarnegara dinilai semakin ketat dan menuntut setiap institusi negara bekerja secara profesional serta memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat.
Dalam konteks penyusunan RAPBN 2027, pidato Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga penerimaan negara agar tetap optimal di tengah tekanan ekonomi dunia. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melanjutkan berbagai agenda pembangunan jangka panjang.
Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas ekspor-impor dan penindakan terhadap praktik ilegal dinilai menjadi bagian penting dari strategi memperkuat keuangan negara. Presiden menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Tinggalkan Balasan