Ia menambahkan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek pemindahan pusat administrasi negara, tetapi bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional dan transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia ke depan.
Menurut Raja Juli, keberadaan IKN diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus mengurangi beban Jakarta yang selama puluhan tahun menghadapi berbagai persoalan kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, hingga tekanan terhadap lingkungan.
Sebagai mantan Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli mengaku memahami secara langsung bagaimana proses pembangunan ibu kota baru terus dipersiapkan secara bertahap oleh pemerintah. Ia menilai putusan MK justru memperjelas mekanisme konstitusional terkait pemindahan ibu kota negara.
“Bertahap sebagai pusat pemerintahan politik nasional di tahun 2028,” ujarnya.
Ia juga menyoroti poin penting dalam putusan MK yang menegaskan bahwa penetapan waktu pemindahan ibu kota negara dilakukan melalui Keputusan Presiden atau Keppres. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari kewenangan konstitusional pemerintah yang harus dilakukan berdasarkan kesiapan nasional secara menyeluruh.
“Penetapan waktu pemindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden merupakan kewenangan konstitusional pemerintah yang dilakukan berdasarkan kesiapan nasional,” kata Raja Juli.
Putusan MK ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kepastian status Jakarta dan kelanjutan pembangunan IKN yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu proyek strategis nasional terbesar di Indonesia.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa status ibu kota negara secara hukum tetap melekat pada Jakarta hingga pemerintah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara. Dengan demikian, proses transisi dianggap masih berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi mengenai status hukum pembangunan IKN yang sempat menjadi perdebatan di ruang publik. Pemerintah sebelumnya juga beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi agenda strategis nasional yang akan diteruskan secara bertahap.
IKN sendiri dibangun di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah merancang kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan modern yang mengusung konsep kota hijau, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di IKN terus berlangsung, mulai dari kawasan pemerintahan, jalan utama, hunian aparatur sipil negara, sistem air bersih, hingga fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah juga telah memulai pembangunan gedung-gedung utama pemerintahan yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas administrasi negara.
Selain aspek pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan proses perpindahan aparatur negara dan penyesuaian sistem birokrasi agar transisi menuju ibu kota baru dapat berjalan secara bertahap dan terukur.
Tinggalkan Balasan