Pemerintah menilai optimalisasi devisa hasil ekspor dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dengan semakin besarnya devisa yang tersimpan di dalam negeri, ruang pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dinilai akan semakin kuat.
Kebijakan DHE juga menjadi perhatian karena pemerintah ingin memastikan hasil ekspor dari berbagai sektor strategis dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional. Langkah itu sekaligus diharapkan mampu mengurangi tekanan eksternal terhadap rupiah ketika terjadi gejolak di pasar global.
Dalam rapat tersebut, pembahasan juga menyentuh soal pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Pemerintah menilai pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat agar penerimaan negara dapat meningkat dan manfaat ekonominya lebih optimal bagi masyarakat.
Langkah pembenahan tata kelola sumber daya alam disebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan komoditas strategis Indonesia tidak hanya menjadi sumber ekspor semata, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian domestik.
Pertemuan ekonomi di Istana tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kabinet yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Kehadiran sejumlah mantan pejabat era SBY dalam rapat tersebut turut menjadi perhatian. Mereka dinilai memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kebijakan ekonomi nasional, khususnya saat Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi global pada masa sebelumnya.
Tinggalkan Balasan