Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia (BI) akan kembali memperketat aturan pembelian valuta asing tanpa underlying atau dokumen pendukung dengan memangkas batas transaksi dari sebelumnya sebesar US$50 ribu menjadi maksimal US$25 ribu per transaksi. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026 sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan tingginya aktivitas spekulatif di pasar valuta asing domestik.
Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Ruth A. Cussoy Intama, mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah menurunkan batas transaksi spot valuta asing tanpa underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu. Menurutnya, evaluasi BI menunjukkan kebijakan sebelumnya cukup efektif menekan transaksi pembelian dolar yang tidak didasarkan pada kebutuhan ekonomi riil.
“Kemungkinan besar mulai Juni akan berlaku penurunan lagi dari US$50 ribu menjadi US$25 ribu,” ujar Ruth saat memberikan keterangan di Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.
Bank Indonesia mencatat rata-rata transaksi harian pembelian valuta asing tanpa underlying mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan sebelumnya diterapkan. Sebelum batas transaksi dipangkas menjadi US$50 ribu, rata-rata transaksi harian berada di kisaran US$76 juta hingga US$78 juta. Setelah aturan baru berjalan, nilai transaksi turun menjadi sekitar US$62 juta per hari.
Penurunan tersebut dinilai menjadi indikasi bahwa pembatasan transaksi tanpa dokumen pendukung mampu mengurangi aktivitas pembelian dolar yang bersifat spekulatif. BI menilai kondisi pasar keuangan global saat ini masih diwarnai ketidakpastian, sehingga transaksi spekulasi berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
Ruth menjelaskan, transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar tanpa dasar kebutuhan yang jelas berpotensi meningkatkan volatilitas pasar valas domestik. Karena itu, BI memandang perlu untuk kembali menurunkan threshold transaksi demi menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
“Kalau sifatnya spekulasi di tengah kondisi return market saat ini, jumlah tersebut masih cukup besar. Karena itu kami coba turunkan lagi menjadi US$25 ribu dengan harapan trennya tetap sama, yakni mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” katanya.
Meski memperketat aturan transaksi tanpa dokumen pendukung, BI menegaskan tidak melarang masyarakat maupun pelaku usaha membeli valuta asing. Bank sentral hanya meminta agar pembelian dolar dan mata uang asing lainnya dilakukan berdasarkan kebutuhan ekonomi yang nyata dan dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung.
Menurut Ruth, masyarakat tetap dapat melakukan pembelian valas dalam jumlah besar selama memiliki underlying yang jelas, seperti untuk kebutuhan impor barang, pembayaran pendidikan di luar negeri, transaksi bisnis internasional, pembayaran utang luar negeri, maupun kebutuhan lain yang memiliki dasar transaksi yang sah.
“Message-nya adalah kami tidak membatasi beli valas. Mau beli berapa saja silakan. Tetapi kalau membeli valas harus ada underlying-nya sehingga tidak bersifat spekulasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan underlying merupakan dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan riil atas transaksi valuta asing. Dalam praktiknya, dokumen tersebut dapat berupa invoice impor, bukti pembayaran pendidikan, kontrak bisnis, hingga dokumen arus kas perusahaan yang membutuhkan transaksi valas.
“Misalnya untuk tuition fee anak sekolah di luar negeri, selama bisa menunjukkan kebutuhan dan cash flow-nya, itu diperbolehkan. Yang tidak bisa adalah transaksi untuk tujuan spekulasi,” kata Ruth.
Selain memperketat transaksi spot tanpa underlying, BI juga mengambil langkah lain untuk menjaga likuiditas pasar valuta asing domestik. Salah satunya dengan meningkatkan batas transaksi derivatif tertentu berupa swap beli dan swap jual dari sebelumnya US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung kecukupan likuiditas dolar di pasar domestik sekaligus memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku pasar keuangan dalam mengelola kebutuhan valuta asing mereka. BI menilai instrumen derivatif tetap diperlukan untuk mendukung aktivitas lindung nilai atau hedging di tengah tingginya ketidakpastian pasar global.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga tengah memperkuat aspek legal documentation dalam transaksi derivatif. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengaturan credit support annex (CSA) yang menjadi bagian dari standar ISDA Master Agreement yang umum digunakan dalam transaksi keuangan internasional.
Ruth menjelaskan penguatan aspek hukum tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi bank-bank global maupun institusi keuangan internasional yang melakukan transaksi di pasar keuangan Indonesia. Dengan dokumentasi yang lebih kuat, transaksi derivatif di pasar domestik diharapkan menjadi lebih kredibel dan kompetitif.
Menurut BI, kebijakan penguatan transaksi valas sebenarnya bukan hal baru. Langkah serupa pernah diterapkan pada 2015 ketika pasar keuangan global mengalami gejolak akibat taper tantrum dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang memicu tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Saat itu, BI juga memperketat pengawasan transaksi valuta asing untuk mengurangi tekanan terhadap pasar domestik dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasar valas saat ini.
Ruth menegaskan pelemahan nilai tukar bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara di kawasan regional maupun global. Karena itu, BI berupaya mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan dari sisi domestik untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat ketahanan pasar keuangan nasional.
“Kita tidak sendiri. Pelemahan kurs juga terjadi di regional dan global. Namun setidaknya kita bisa mengerjakan apa yang ada di dalam negeri,” katanya.
Kebijakan terbaru BI tersebut diperkirakan akan berdampak pada perilaku transaksi valuta asing di perbankan dan pasar keuangan domestik. Pelaku usaha maupun individu yang memiliki kebutuhan riil tetap dapat melakukan transaksi seperti biasa dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Sementara itu, ruang untuk transaksi spekulatif diperkirakan akan semakin terbatas seiring pengetatan aturan yang diterapkan bank sentral.
Tinggalkan Balasan