Airlangga menjelaskan bahwa penempatan devisa tersebut harus dilakukan melalui perbankan nasional, terutama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan nasional sekaligus mendukung perputaran uang di dalam negeri. Namun, pemerintah juga memberikan ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu, khususnya jika terdapat kesepakatan bilateral atau perjanjian dagang yang mengatur mekanisme berbeda, terutama untuk sektor pertambangan.
Dalam skema tersebut, khusus untuk kesepakatan bilateral atau perjanjian dagang yang telah disepakati dengan negara mitra, pemerintah memberikan kemungkinan penempatan retensi minimal 30 persen untuk jangka waktu tiga bulan. Skema ini juga memungkinkan penempatan dana tidak hanya terbatas pada bank BUMN, tetapi dapat dilakukan di bank non-Himbara sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
Selain pengaturan terkait penempatan devisa, pemerintah juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme konversi valuta asing ke rupiah. Jika sebelumnya konversi dapat dilakukan hingga 100 persen, dalam aturan baru ini batas maksimal diturunkan menjadi 50 persen. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas valas di pasar domestik dan stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mengurangi potensi tekanan pada cadangan devisa negara.
Kebijakan DHE SDA ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Dengan meningkatnya retensi devisa di dalam negeri, diharapkan perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor riil, termasuk industri pengolahan, infrastruktur, dan sektor strategis lainnya yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi nasional.
Tinggalkan Balasan