Asep juga menyebut penyidik akan mendalami apakah pola serupa telah terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya di lingkungan Imigrasi.
“Jika ditemukan fakta bahwa praktik seperti ini sudah berlangsung sebelumnya, tentu akan menjadi bagian yang wajib kami ungkap,” ujarnya.
Hingga kini, Silmy Karim maupun kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, saat KPK melakukan OTT pada 2 dan 3 Juni lalu, keberadaan Silmy sempat dicari oleh penyidik. Ia kemudian mendatangi Gedung KPK pada Rabu malam dan menyerahkan diri untuk menjalani pemeriksaan.
Setelah diperiksa secara intensif, KPK menetapkan Silmy sebagai tersangka pada Kamis (4/6) pagi.
Saat digiring menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol, Silmy memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan tersangka. Selain Silmy Karim, tujuh tersangka lainnya yakni Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Bagus Bramantyo, Tessar Bayu Setyaji, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah.
Seluruh tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Juni 2026, di Rutan KPK Cabang C1 dan Rutan Gedung Merah Putih.
Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). []
Tinggalkan Balasan