Ia juga menduga sejumlah penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal karena fungsi pengawasan tidak berjalan optimal.
“Semestinya pejabat tinggi itu melakukan pengawasan untuk mencegah berbagai pelanggaran. Namun diduga tidak menjalankan tugas pengawasan secara maksimal karena adanya konflik kepentingan akibat kepemilikan puluhan dapur umum tersebut,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Boyamin menyatakan akan segera menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Agung. Laporan tersebut akan memuat identitas pejabat yang dimaksud beserta data lokasi SPPG yang diduga terkait.
“Saya akan melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Agung dengan melampirkan nama yang bersangkutan, lokasi dapur umum yang diduga dimiliki, serta fungsi jabatannya,” ungkapnya.
Boyamin menegaskan MAKI akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut. Bahkan, jika laporannya tidak ditindaklanjuti, pihaknya mempertimbangkan menempuh jalur praperadilan.
“Jika laporan ini tidak ditindaklanjuti, saya akan mengajukan gugatan praperadilan untuk membuka identitas pejabat tersebut, termasuk dugaan penyimpangan terkait kepemilikan sekitar 20 dapur umum atau SPPG,” tegasnya.
Ia berharap Kejaksaan Agung segera menelusuri informasi tersebut guna memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi BGN diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Menurut saya, pejabat tersebut seharusnya melakukan pengawasan, bukan justru diduga memiliki sekitar 20 dapur umum,” pungkas Boyamin.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sebelum dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, susunan pimpinan BGN terdiri atas Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, Brigjen Pol Sonny Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala BGN. []
Tinggalkan Balasan