Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan membeberkan secara rinci besaran anggaran perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan dalam APBN 2026.
Menurutnya, informasi tersebut merupakan kewenangan pihak lain untuk menjelaskan.
Purbaya meminta publik merujuk pada penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait polemik pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.
Ia juga menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), ketika wartawan menanyakan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.
“Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya yang dilanggar. Kalau saya punya duit saya pergi nombok, enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok,” kata Purbaya.
Polemik mengenai pembiayaan perjalanan Presiden sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sempat menjelaskan bahwa sebagian biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung menggunakan dana pribadi kepala negara.
Isu tersebut mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi lawatan luar negeri Presiden yang dinilainya terlalu sering.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran resmi untuk mendukung seluruh kegiatan kedinasan Presiden setiap tahun.
“Ada, pasti anggaran yang dianggarkan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan