Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga memberikan dana sebesar 406 ribu dolar AS. Sebagai imbalannya, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tergabung dalam Kesthuri diduga meraup keuntungan tidak sah hingga Rp40,8 miliar.

Kasus ini bermula dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada periode 2023-2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar 8 persen dari total kuota nasional, sementara 92 persen lainnya dialokasikan untuk haji reguler.

Baca Juga
Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi
Prabowo Beri Waktu Sepekan kepada Parpol Koalisi untuk Usulkan Calon Wapres
Gudang Barang Bukti Satlantas Gowa Dibobol Maling, Empat Pemuda Ditangkap

Namun, KPK menduga Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, mengubah komposisi pembagian kuota tambahan tersebut menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) yang tidak dipublikasikan secara terbuka.

Kebijakan itu kemudian diduga dijalankan oleh Ishfah Abidal Azis dengan memberikan kelonggaran dalam pengisian kuota haji khusus.

Pengisian kuota disebut tidak lagi mengacu pada nomor urut antrean nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berdasarkan usulan dari PIHK atau agen perjalanan.

Dalam penyidikan, KPK juga menemukan dugaan pungutan liar atau fee yang dibebankan kepada calon jemaah haji khusus.

Pada 2023, fee yang dipungut mencapai 5.000 dolar AS atau sekitar Rp84,4 juta per jemaah. Sedangkan pada 2024, besarannya berkisar antara 2.000 hingga 2.500 dolar AS per jemaah.

Uang hasil pungutan tersebut diduga mengalir kepada sejumlah pihak, termasuk Yaqut, Ishfah, serta beberapa pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama.

Selain itu, KPK turut mengungkap adanya dugaan aliran dana yang disiapkan untuk memengaruhi Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI pada 2024. Namun, rencana penyerahan dana tersebut disebut tidak terealisasi karena adanya penolakan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tersebut mencapai Rp622 miliar. []