Karena itu, kelanjutan proyek maupun tindak lanjut terhadap dana yang telah dikeluarkan investor masih bergantung pada hasil evaluasi dan ketersediaan anggaran.
Dudung mengatakan Kepala BGN Nanik S Deyang telah menyampaikan rencana penataan ulang tersebut. Ia berharap sebagian titik yang telah dibangun tetap dapat direalisasikan.
“Dengan adanya permasalahan ini, Bu Nanik menyampaikan akan dilakukan penataan ulang. Mudah-mudahan ke depan tetap ada realisasi karena semuanya juga harus disesuaikan dengan anggaran,” katanya.
Ia juga mengakui persoalan pencairan dana operasional tidak hanya terjadi di satu daerah. Menurutnya, cukup banyak SPPG yang mengalami kendala serupa dan akan menjadi bagian dari proses evaluasi BGN.
“Banyak, bukan hanya beberapa SPPG. Nanti akan ditata ulang,” ujar Dudung.
Pernyataan Dudung muncul di tengah tuntutan pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin, yang meminta pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar yang disebut telah disetorkan sebagai dana talangan untuk proyek dapur MBG.
Melalui kuasa hukumnya, Mujazin mengklaim dana tersebut diserahkan berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung pada September 2025.
Dalam perjanjian itu, Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI) disebut akan memperoleh hak pengelolaan 97 titik SPPG setelah menyetorkan dana talangan.
Namun, menurut pihak Mujazin, pengelolaan puluhan dapur yang dijanjikan tidak pernah terealisasi meski dana telah disetorkan secara bertahap.
Kasus tersebut mencuat di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). []
Tinggalkan Balasan