Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Zulkifli Hasan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sorotan berbagai pihak.
“Program MBG merupakan kebijakan prioritas Presiden yang sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah masalah yang sudah lama dibicarakan dan akhirnya mendapat perhatian Presiden sehingga diputuskan untuk dilakukan pergantian manajemen,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau titik dapur MBG dari rencana awal.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang, jumlah titik dapur yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu unit meningkat menjadi 27.877 unit.
Artinya, terdapat tambahan sekitar 6.877 titik di luar target awal. Dengan asumsi setiap titik menerima alokasi dana sekitar Rp6 juta per hari, penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Jika dikalkulasikan, tambahan 6.877 titik dengan biaya Rp6 juta per hari bisa menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun dalam sebulan,” ujarnya.
Zulhas memperkirakan nilai pemborosan tersebut dapat mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun apabila tidak segera dilakukan perbaikan tata kelola.
Selain itu, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Padahal, kebutuhan awal di kawasan tersebut hanya sekitar 2.000 titik, namun realisasinya melonjak menjadi 8.617 titik.
“Dalam data awal hanya sekitar 2.000 titik untuk wilayah 3T, tetapi kemudian bertambah hingga 8.617 titik,” katanya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah memperoleh surat keputusan (SK) dari BGN.
Berbagai temuan itu, lanjut Zulhas, akan menjadi fokus pembenahan pemerintah dalam satu bulan ke depan. Selain menata kembali jumlah titik dapur, pemerintah juga akan mengevaluasi penerima manfaat program agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah berencana meninjau kembali pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang dianggap tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut dan mengalihkan prioritas ke wilayah 3T yang dinilai lebih membutuhkan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan praktik jual beli izin SPPG yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan penyidik menemukan indikasi adanya campur tangan mantan pimpinan BGN dalam proses pemberian izin kepada sejumlah mitra program.
Menurutnya, terdapat yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra BGN, namun tetap memperoleh izin dan terlibat dalam program MBG.
“Ada yayasan yang seharusnya tidak layak menjadi mitra BGN, tetapi tetap bisa mendapatkan status tersebut. Karena itu penyidik menduga ada peran dari para tersangka,” kata Syarief.
Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang terus berjalan. Penyidik saat ini mendalami kewenangan masing-masing tersangka dalam proses penerbitan rekomendasi maupun izin operasional.
Kejagung juga terus mengusut dugaan praktik jual beli titik SPPG yang diduga melibatkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
“Termasuk dugaan pemberian rekomendasi atau izin dengan imbalan tertentu. Itu menjadi salah satu fokus utama yang sedang kami dalami,” ujar Syarief. []
Tinggalkan Balasan