Syarief menekankan tidak seluruh kendaraan harus dijadikan barang bukti karena program tersebut tetap berkaitan dengan pelayanan publik.
“Tidak harus semuanya menjadi barang bukti. Kami hanya membutuhkan rekam jejak pengadaan yang bermasalah,” katanya.
Ia menambahkan, distribusi perlu dipercepat mengingat hingga saat ini sebagian besar motor listrik masih tersimpan di gudang dan baru sebagian kecil yang telah digunakan di lapangan, termasuk untuk mendukung operasional dapur program MBG.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai pihak terkait Sony, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.
Berdasarkan hasil penyidikan, program MBG semestinya dijalankan melalui yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima manfaat.
Namun dalam praktiknya, sejumlah yayasan diduga dipilih karena kedekatan dengan petinggi BGN dan tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra.
Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah barang yang dinilai mengganggu efektivitas pelaksanaan program.
Beberapa pengadaan yang disorot antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. []
Tinggalkan Balasan