Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI, Mukhtarudin, mengungkapkan pemerintah telah memulangkan sebanyak 25.403 pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami berbagai persoalan sepanjang 2025.
Dari total tersebut, sebanyak 626 orang dipulangkan dalam kondisi telah meninggal dunia, sementara 45 pekerja migran dipulangkan karena sakit.
Selain itu, 165 orang mendapatkan layanan rehabilitasi di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BP2MI.
“Sepanjang tahun 2025, layanan kepulangan kita mencapai 25.403 orang. Di mana 626-nya itu jenazah. Dan 45 orang itu yang sakit. Dan 165 orang itu adalah yang dilayani di rehabilitasi di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BP2MI,” ujar Mukhtarudin dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7).
Menurut Mukhtarudin, mayoritas pekerja migran yang dipulangkan merupakan mereka yang berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Ia menyebut jumlah pekerja migran yang bermasalah dari jalur resmi relatif sangat sedikit.
Bahkan, seluruh kasus pemulangan jenazah yang ditangani pemerintah sepanjang tahun ini berasal dari pekerja migran yang berangkat tanpa mengikuti prosedur resmi.
“Sebenarnya yang lain dipulangkan ini yang non-prosedural. Yang prosedural-prosedural itu hampir sedikit. Seperti tadi yang ada sekian jenazah, itu semuanya non-prosedural,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
Karena itu, pemerintah akan terus berupaya menekan angka keberangkatan pekerja migran secara ilegal.
“Itulah yang menjadi beban pikiran berat bagi saya dan bagi kita semua. Ini PR betul bagi saya untuk bagaimana ini akan ditekan terus,” lanjutnya.
Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinardi, mengungkapkan pihaknya telah menggagalkan keberangkatan 6.688 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural sepanjang 2025.
Upaya tersebut dilakukan melalui 2.262 kegiatan pencegahan yang melibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Selain itu, KP2MI juga telah melakukan pengawasan terhadap 192 lembaga penempatan pekerja migran yang terdiri atas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Di sisi lain, proses verifikasi pengajuan rekomendasi Council of Labor Affairs (CLA) untuk penempatan pekerja migran ke Taiwan telah dilakukan terhadap 226 P3MI.
KP2MI juga menggelar 14 kegiatan pengawasan terkait kepesertaan jaminan sosial pekerja migran melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Rinardi menambahkan, sepanjang 2025 pihaknya menerima 487 pengaduan dari pekerja migran Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 351 pengaduan atau sekitar 72 persen telah berhasil diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penanganan.
Selain menyelesaikan pengaduan, pemerintah juga berhasil memfasilitasi pemenuhan hak-hak pekerja migran senilai sekitar Rp534 juta.
Dana tersebut mencakup pembayaran gaji yang tertunggak, pencairan klaim asuransi, serta berbagai hak lain yang belum diterima para pekerja migran.
“Kemudian ada pemenuhan haknya. Kurang lebih ada Rp534 juta. Apa saja yang kami bantu mereka termasuk gaji yang tidak dibayarkan, pembayaran asuransi dan seterusnya,” ujar Rinardi. []
Tinggalkan Balasan