Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya telah menjelaskan posisi partainya melalui surat internal.
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan PDIP mengambil peran sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.
Ia menyebut sikap tersebut telah disampaikan dalam Kongres VI PDIP yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025.
Menurut Megawati, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal konsep oposisi maupun koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi,” tulis Megawati.
Megawati menjelaskan, dalam sistem presidensial, keberlangsungan pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas di DPR.
Seorang presiden juga tidak dapat diberhentikan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, melainkan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) yang diatur konstitusi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintahan dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen.
Selain itu, Megawati menegaskan bahwa politik tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana untuk meraih kekuasaan atau jabatan.
Menurutnya, politik harus menjadi instrumen dalam menjaga demokrasi yang sehat, berkeadaban, serta berkeadilan sosial.
Karena itu, PDIP akan tetap memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebaliknya, partai juga akan menyampaikan kritik apabila kebijakan dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.
“PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori,” demikian isi pernyataan Megawati. []
Tinggalkan Balasan