“Pengambilannya dilakukan melalui panitia pengadaan tanah; saya yang menandatangani surat perintah pembentukan panitia, namun anggotanya terdiri dari unsur bagian logistik Polri pada masa itu,” jelasnya.
Hasilnya, Polri berhasil memperoleh lahan seluas 6,3 hektar atau lebih luas 1,3 hektar dari rencana awal.
Setelah seluruh proses selesai, pemilik tanah menawarkan uang tunai sebesar Rp1 miliar sebagai tanda terima kasih, namun ditolak tegas oleh Oegroseno.
“Saya meneladani para pemimpin terdahulu, mulai dari Kapolri hingga Kapolres, bahwa kita tidak boleh menerima imbalan apa pun dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas jabatan. Bukan bermaksud tampak sempurna, melainkan prinsip tugas kepolisian yang harus dijaga,” ucapnya.
Selain uang, pemilik tanah juga menawarkan sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang kembali ditolak.
Tanah tersebut akhirnya diserahkan secara cuma-cuma kepada Polri, yang kemungkinan menjadi bagian dari tambahan luas 1,3 hektar yang diperoleh.
Oegroseno menyayangkan bahwa proses penyerahan lahan maupun pengadaan aset tersebut tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri maupun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Padahal Polri selalu memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Seandainya ada kekurangan, kemungkinan besar hanya berkaitan dengan masalah administrasi, yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur pengawasan internal seperti Itwasum,” ujarnya.
Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri kembali memanggil Oegroseno untuk memberikan klarifikasi terkait kasus pengadaan tanah Sepolwan.
Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menegaskan bahwa pemanggilan tersebut bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri.
Ia menjelaskan bahwa proses ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan tersebut.
“Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Totok pada awak media pada 23 Juli lalu.
Penjemputan keterangan dari pihak yang terkait pun telah diatur secara sah dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari tahapan penyelidikan. []
Tinggalkan Balasan