Terkait dugaan pertemuan pada April 2026, KPK masih mendalami materi pembicaraan yang berlangsung.
Penyidik menelusuri apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing yang diduga berkaitan dengan program sertifikasi lahan bagi masyarakat.
“Kami masih mendalami apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan kaitannya dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuansing,” katanya.
Hingga Kamis (6/8), Raja Juli Antoni belum memberikan tanggapan atas perkembangan penyidikan tersebut.
Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon belum mendapat respons karena nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.
Selain dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing periode 2021–2026, Suhardiman juga diselidiki atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Ketiga tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan.
Atas perbuatannya, Suhardiman dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Sementara Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP. []
Tinggalkan Balasan