Tito menjelaskan, dari total 32 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, sebanyak 16 instansi telah menerima anggaran untuk memulai programnya.

Kementerian dan lembaga tersebut meliputi BMKG, BNPB, BPS, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian PU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian PANRB.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dijadwalkan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2028 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Rencana tersebut disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan kebutuhan dari daerah-daerah terdampak melalui kementerian dan lembaga terkait.

Untuk memperkuat koordinasi, Tito menyatakan pemerintah pusat akan menyerahkan rincian program masing-masing kementerian dan lembaga kepada pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menyusun program penanganan yang belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, Tito mengusulkan agar pemerintah daerah memperoleh tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan bersamaan dengan program kementerian dan lembaga.

Menurutnya, pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menerima tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana.

Di luar itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Tito menekankan agar seluruh anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung mitigasi dan penanganan bencana di daerah.

“Jadi, kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang Rp10,6 triliun dan bantuan presiden Rp268 miliar dibagikan kepada pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga,” kata Tito. []