Karena itu, kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan tidak serta-merta dapat dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
“Meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan atau kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya pemulihannya, namun tidak serta merta kerusakan lingkungan tersebut menjadi bagian dari kerugian keuangan negara,” jelas MA.
Menurut MA, pemisahan antara kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan rezim hukum masing-masing.
Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan dapat ditangani melalui mekanisme hukum lingkungan, termasuk dalam hal pemulihannya.
MA bahkan menilai nilai kerusakan lingkungan sekitar Rp271 triliun dapat diproses sebagai delik tersendiri dan dituntut melalui rezim hukum lingkungan.
“Karena semestinya kerusakan lingkungan senilai Rp271 triliun dapat menjadi delik tersendiri dan dilakukan penuntutan terpisah di bawah rezim hukum lingkungan, agar pemulihan lingkungan yang rusak dapat segera dilaksanakan,” demikian pertimbangan MA.
Meski melakukan koreksi terhadap komponen kerugian, MA tetap menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum.
Namun, majelis hakim memberikan perbaikan terhadap putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya sesuai dengan pertimbangan dalam putusan kasasi tersebut. []
Tinggalkan Balasan