Hasil Seleksi Dibawa ke Rapat Paripurna

Habiburokhman mengatakan, hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada DPR RI dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum calon hakim memperoleh persetujuan DPR RI di tingkat paripurna.

“Selanjutnya, hasil dari fit and proper ini akan kami laporkan dan sampaikan ke Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Agustus yang akan datang pada Selasa, untuk mendapatkan persetujuan di tingkat Paripurna,” katanya.

Baca Juga
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang
Roy Suryo Berduka, Rekan Seperjuangan Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal
Bupati Kupang Dipolisikan Atas Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Martin Tumbelaka mengatakan fraksinya menyetujui dan merekomendasikan nama-nama tersebut berdasarkan hasil evaluasi, pendalaman materi makalah, serta klarifikasi terhadap rekam jejak para calon selama proses seleksi.

Gerindra berharap para calon hakim yang direkomendasikan dapat berkontribusi dalam memperkuat independensi, transparansi, dan kewibawaan lembaga peradilan.

“Dengan harapan agar calon-calon yang direkomendasikan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat independensi, transparansi, dan kewibawaan institusi,” ujar Martin.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Machfud Arifin juga menyoroti pentingnya integritas, moralitas, dan rekam jejak dalam menentukan calon hakim agung maupun hakim ad hoc.

Menurut Machfud, calon hakim harus memiliki kompetensi serta kapasitas keilmuan yang memadai dan mampu mengikuti perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional.

“Integritas dan moralitas merupakan syarat mutlak seorang Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc. Kami menekankan bahwa setiap calon yang terpilih harus bebas dari kepentingan politik, bersih dari praktik koruptif, dan memiliki rekam jejak yang teruji dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan,” kata Machfud.

Selain itu, Machfud menegaskan pentingnya komitmen para calon terhadap hak asasi manusia dan keadilan substantif, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.

Khusus untuk hakim ad hoc, NasDem menilai pemahaman terhadap kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes menjadi hal penting.

Para hakim juga dituntut memiliki keberanian dalam memutus perkara besar yang bersinggungan dengan kepentingan politik maupun ekonomi, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. []