Penertiban, kata dia, harus tetap dilakukan meski pelanggaran melibatkan orang yang dekat, disayangi, atau baru saja memperoleh kenaikan pangkat.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan didasarkan pada hubungan pribadi maupun perasaan terhadap pihak tertentu.
Prabowo mengatakan upaya penegakan hukum dan pemberantasan penyimpangan diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap keadilan.
Menurut dia, masyarakat saat ini semakin kritis karena memiliki akses luas terhadap informasi melalui perangkat digital.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyinggung kinerja keuangan PT Timah. Ia menyebut perusahaan tersebut mencatat laba sebesar Rp2,7 triliun pada semester I 2026.
Angka tersebut disebut meningkat sekitar sembilan kali lipat dibandingkan keuntungan PT Timah pada periode yang sama tahun sebelumnya. []
Tinggalkan Balasan