Menurut Febri, konstruksi perkara tersebut perlu diuji dengan mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang TPPU, termasuk penjelasannya serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Dalam perkara TPPU, persoalannya bukan apakah penyidik harus menunggu sampai perkara tindak pidana asal diputus di persidangan. Yang perlu dilihat adalah apakah tindak pidana asalnya sudah jelas sebagai dasar dari penyidikan TPPU tersebut,” katanya.
Febrie Jadi Tersangka TPPU
Kejagung sebelumnya menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.
Penetapan tersebut berkaitan dengan temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul.
Dalam perkembangan terbaru, Kejagung juga menetapkan dua pihak lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni pihak swasta Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR).
Keduanya diduga turut serta dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie.
Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan (JAM-Pidum?) Rudi Margono mengatakan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut berkaitan dengan aktivitas Febrie saat menjalankan tugasnya sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan. []
Tinggalkan Balasan