Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah.
Dalam persidangan tersebut, tim hukum Kejagung juga menghadirkan dua ahli pidana, yakni Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatahilah Akbar.
Di hadapan hakim, Yunus menjelaskan bahwa penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak harus menunggu tindak pidana asal atau predicate crime memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yunus, hal utama dalam perkara TPPU adalah memastikan adanya harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana.
Dengan demikian, proses penanganan TPPU tidak harus terlebih dahulu menunggu perkara pidana asal dinyatakan inkrah.
Ia mengatakan, apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana asal, perkara TPPU tetap dapat didakwakan secara mandiri.
Namun, perbuatan pidana yang diduga menjadi sumber harta tersebut tetap harus dijelaskan dalam surat dakwaan.
“Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone, secara mandiri. Tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi,” ujar Yunus dalam persidangan.
Yunus juga menjelaskan mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara TPPU yang didakwakan secara mandiri.
Menurutnya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tertentu bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Sementara itu, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur perkara yang didakwakan.
Ia turut merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Ketentuan tersebut, kata Yunus, menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara TPPU tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.
“Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan,” katanya.
“Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU,” sambungnya.
Yunus Ungkap Kasus Bahasyim
Untuk memperkuat keterangannya, Yunus kemudian mencontohkan perkara yang pernah menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bahasyim Assifie.
Yunus menyebut perkara tersebut terjadi pada sekitar 2004-2005. Saat itu, Bahasyim awalnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp1 miliar.
Namun, dalam proses berikutnya, Bahasyim juga dijerat dengan perkara TPPU setelah penyidik menemukan aset dengan nilai sekitar Rp66 miliar.
Febrie Gugat Penahanan
Sementara itu, dalam gugatan praperadilan yang diajukannya, Febrie Adriansyah meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membatalkan penahanan yang dilakukan Kejagung.
Permintaan tersebut tercantum dalam petitum permohonan praperadilan yang diajukan Febrie ke PN Jakarta Selatan.
Febrie juga meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan terhadap dirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Adapun surat perintah yang dipersoalkan adalah Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.
Melalui kuasa hukumnya, Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan tersebut tidak sah berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. []
Tinggalkan Balasan