Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan diturunkan ke enam provinsi guna memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.200 ASN akan ditempatkan di tiga provinsi di wilayah Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat (Kalbar), Kemenhut menyiapkan 700 ASN yang berasal dari wilayah dengan kondisi karhutla relatif rendah.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pengerahan personel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di daerah yang terdampak.
“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Senin (24/8).
Menurutnya, penambahan personel diperlukan mengingat kondisi titik panas atau hotspot dapat berubah dengan cepat.
Selain mengerahkan ASN, Kemenhut juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkantor langsung di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan.
Keenam daerah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Raja Juli menyebut penanganan karhutla juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, hingga Manggala Agni Kemenhut. Kolaborasi tersebut, kata dia, telah membantu menekan jumlah hotspot di sejumlah wilayah.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa jumlah hotspot masih dapat berubah sehingga pemantauan dan penanganan harus terus dilakukan.
Pada Senin (24/8), Raja Juli juga turun langsung meninjau penanganan karhutla di kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.
Ia menjelaskan kunjungannya ke Kalbar merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kehadirannya bertujuan memastikan instruksi pemerintah pusat terkait penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan.
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik,” ujarnya.
Raja Juli menegaskan, pemerintah pusat akan terus memastikan seluruh instruksi penanganan karhutla diterapkan, khususnya oleh jajaran terkait di Kalimantan Barat. []
Tinggalkan Balasan