Selain mengamankan jalannya demonstrasi, aparat juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya pihak lain yang berusaha menyusup dan memanfaatkan aksi untuk kepentingan berbeda.
Menurut Djamari, langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.
“Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik dan diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin masuk, yang justru bisa mengaburkan, bahkan menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan,” tuturnya.
“Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu,” sambung Djamari.
Sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis (27/8).
Salah satu kelompok yang disebut akan terlibat dalam aksi tersebut adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Massa juga menuntut penerapan hukuman maksimal, termasuk pidana mati, bagi pelaku tindak pidana korupsi. []
Tinggalkan Balasan