Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda (GHH), pada Rabu (26/8/2026).
Penahanan dilakukan setelah Gatot ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Gatot diduga menerima uang senilai Rp3,25 miliar dari John Field, pemilik PT Blueray Cargo. Pemberian uang tersebut diduga disalurkan melalui pejabat lain di lingkungan Bea Cukai.
Usai menjalani pemeriksaan sejak pagi di Gedung Merah Putih KPK, Gatot keluar dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bernomor 157. Tangannya juga terlihat diborgol.
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Gatot ditahan untuk masa 20 hari pertama, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudara GH untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 14 September 2026,” ujar Taufik dalam konferensi pers.
Gatot menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Berawal dari Pengembangan Kasus
Taufik menjelaskan, penetapan Gatot sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan DJBC.
Penyidik menemukan dugaan penerimaan uang oleh Gatot dari John Field dalam rentang Juli 2025 hingga Januari 2026.
Total uang yang disebut disetorkan John Field kepada sejumlah pihak di Bea Cukai mencapai Rp61,9 miliar.
“Dalam kurun waktu Juli 2025-Januari 2026, JF (John Field) selaku pemilik PT BR (Blueray Cargo) diketahui telah menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea Cukai dengan total mencapai Rp 61,9 miliar, dan Rp 3,25 miliar di antaranya itu diterima GH (Gatot Heroe),” kata Taufik.
Saat dugaan penerimaan uang berlangsung, Gatot masih menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Menurut Taufik, uang untuk Gatot disalurkan melalui Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan I Bea Cukai, Enov Puji Wijanarko. Pemberian tersebut disebut dilakukan secara rutin setiap bulan di ruang kerja Enov.
“Jadi, untuk jatah GH itu diberikan oleh EPW (Enov Puji Wijanarko) di ruang kerja yang bersangkutan setiap bulannya,” ujar Taufik.
Permintaan Uang untuk Memperlancar Proses Kepabeanan
Dalam konstruksi perkara, kasus tersebut bermula ketika John Field dipanggil Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen DJBC.
Dalam pertemuan itu, John Field memaparkan aktivitas bisnis Blueray Cargo sekaligus meminta informasi dari Bea Cukai apabila terdapat hal-hal yang menjadi perhatian terkait kegiatan perusahaannya.
Namun, dalam pertemuan tersebut diduga muncul permintaan uang untuk Subdirektorat Penindakan dan Subdirektorat Intelijen.
“Kemudian, diduga ada permintaan sejumlah uang dari ORL (Orlando) untuk Subdit Penindakan dan Subdit Intelijen,” kata Taufik.
Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, John Field kembali dipanggil ke kantor pusat Bea Cukai.
Dalam kesempatan itu, dia bertemu dengan Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026, serta Gatot.
John Field kemudian meminta bantuan agar proses kepabeanan atau customs clearance perusahaan miliknya dapat berjalan lebih lancar.
Rizal selanjutnya menawarkan John Field untuk bertemu dengan Djaka Budhi Utama yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
“Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut, RZL (Rizal) menawarkan JF (John Field) untuk bertemu langsung dengan DBU (Djaka Budhi Utama) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai,” tutur Taufik.
Pertemuan berikutnya berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu hadir Djaka Budhi Utama, Rizal, Gatot Heroe, sejumlah pejabat Bea Cukai, serta beberapa pengusaha, termasuk John Field.
Setelah pertemuan tersebut, Orlando kembali menghubungi John Field untuk membicarakan nominal uang yang harus disiapkan.
Awalnya, permintaan yang disampaikan terdiri atas Rp2 miliar untuk BC1, Rp1 miliar untuk BC2, dan Rp500 juta untuk BC3.
“Beberapa hari berselang, ORL mengubah nominal permintaan kepada JF menjadi: BC1 senilai Rp3 miliar, BC2 sebesar Rp2 miliar, dan BC3 sejumlah Rp1 miliar,” ungkap Taufik.
Uang Bulanan Disalurkan ke Sejumlah Pegawai
John Field disebut menyetujui permintaan tersebut. Dia kemudian memerintahkan stafnya untuk menyiapkan dan menyetorkan uang bulanan dalam mata uang dolar Singapura.
Uang tersebut diperuntukkan bagi BC1, BC2, BC3, serta sejumlah pegawai di Subdirektorat Intelijen dan Subdirektorat Penindakan, termasuk Orlando.
Untuk bagian yang diperuntukkan bagi Subdirektorat Penindakan, penyaluran dilakukan melalui Enov Puji Wijanarko. Dari jalur tersebut, uang yang menjadi bagian Gatot juga diserahkan oleh Enov di ruang kerjanya.
Selain itu, Rizal disebut memberikan arahan kepada bawahannya di Direktorat P2 DJBC agar memberikan bantuan terhadap kegiatan Blueray Cargo di lapangan.
“Rizal turut memberikan arahan kepada stafnya di Direktorat P2 DJBC lewat pernyataan ‘Kalau ada apa-apa di lapangan Blueray dibantu ya’,” kata Taufik.
Menurut Taufik, arahan tersebut berkaitan dengan upaya mempercepat pemeriksaan fisik kontainer milik Blueray Cargo sehingga prosesnya tidak berlangsung terlalu lama.
Pemberian uang kepada pegawai Subdirektorat Penindakan diduga bertujuan agar perusahaan John Field memperoleh perlakuan khusus dalam proses penindakan kepabeanan.
“Maksud dari penyampaian RZL ini agar mempercepat setiap proses pemeriksaan fisik kontainer milik perusahaan JF agar tidak menunggu terlalu lama. Bahwa pihak JF memberikan uang kepada pegawai pada Subdit Penindakan Direktorat P2 DJBC dengan tujuan agar mendapat perhatian khusus dalam proses penindakan di Bea dan Cukai,” jelas Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, Gatot disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Gatot juga dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, KPK menyangkakan Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 126 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf (c) KUHP. []
Tinggalkan Balasan