Terdakwa Kasus Kuota Haji Disebut Rangkap Jabatan di BPKH dan Stafsus Menag

Punya Akses Informasi Pengelolaan Dana Haji

Keterangan mengenai posisi Ishfah sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH juga disampaikan Deputi Keuangan BPKH Irwanto.

Irwanto mengaku mengetahui Ishfah merupakan staf Menteri Agama, meski dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah jabatan tersebut masih diemban ketika Ishfah berada di BPKH.

“Betul. Kami mendengar beliau stafnya Menteri Agama, tapi pas dia di BPKH saya kurang yakin apakah masih menjabat apa enggak,” ujar Irwanto.

Jaksa kemudian menanyakan status Ishfah secara formal di BPKH.

“Secara legalitas formil beliau tercatat?” tanya jaksa.

“Dewan Pengawas BPKH,” jawab Irwanto.

Menurut Irwanto, Dewan Pengawas BPKH memiliki sejumlah kewenangan penting. Di antaranya memberikan persetujuan terhadap rencana strategis dan rencana kerja tahunan BPKH sebelum diajukan ke DPR.

Selain itu, Dewan Pengawas juga berwenang menyetujui usulan penempatan investasi BPKH serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji melalui laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana.

Jaksa kemudian menggali apakah posisi Ishfah sebagai anggota Dewan Pengawas membuatnya dapat mengetahui besaran nilai manfaat yang akan diberikan kepada jemaah haji reguler maupun haji khusus.

“Sebagai dewas, beliau (Ishfah) punya akses mengetahui besaran jumlah nilai manfaat yang akan diberikan kepada haji reguler maupun haji khusus? Punya akses enggak di BPKH?” tanya jaksa.

“Beliau bisa meminta,” jawab Irwanto.

Jaksa kembali memastikan apakah permintaan informasi tersebut memang diperbolehkan.

“Iya,” kata Irwanto.

Namun, ketika ditanya apakah Ishfah secara langsung pernah meminta informasi tersebut, Irwanto mengaku tidak pernah menerima permintaan dari yang bersangkutan.

“Kalau dari Gus Alex langsung saya tidak pernah ada, tapi mungkin dari komite di dewas mungkin ada,” ujar Irwanto.

Jaksa juga menanyakan hal serupa kepada Fadlul.

“Kalau ke Pak Ketua?” tanya jaksa.

“Enggak, sepengetahuan saya enggak pernah,” jawab Fadlul.

Jaksa kemudian menyatakan keterangan kedua saksi mengenai posisi Ishfah sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH memiliki kesesuaian.

“Izin majelis, karena keterangan saksi Fadlul dan Irwanto sama, sehingga menurut kami, kami ajukan sebagai fakta persidangan,” ujar jaksa.