Tujuannya agar pelanggan mengetahui hak mereka sekaligus memahami pilihan layanan yang tersedia.
Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi. Fasilitas tersebut harus memungkinkan pelanggan melihat penggunaan sekaligus mengetahui jumlah sisa kuota dari layanan yang dipilih.
Dalam penerapannya, operator diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi.
Selanjutnya, laporan perkembangan pemenuhan kewajiban harus disampaikan secara berkala setiap bulan.
Mekanisme tersebut digunakan pemerintah untuk memantau kepatuhan operator terhadap ketentuan perlindungan sisa kuota dan penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan.
Komdigi juga akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan seluruh kewajiban tersebut dijalankan oleh penyelenggara layanan telekomunikasi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan hak pelanggan tetap terlindungi di tengah perkembangan layanan digital nasional. []
Tinggalkan Balasan