Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah disiplin menjalankan ketentuan tata ruang.
Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak mengubah peruntukan wilayah secara sembarangan, terlebih jika bertentangan dengan aturan tata ruang yang lebih tinggi.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, bahkan menegaskan kepala daerah dapat dipidana apabila terbukti melakukan pelanggaran tata ruang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ara dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Ia menilai kepastian tata ruang harus dijaga secara konsisten mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Menurut Ara, perubahan tata ruang di tingkat daerah berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi maupun nasional.
“Saya tadi kasihkan beberapa kabupaten, kalau itu dikerjakan, di luar itu pelanggaran. Kepala daerah yang melakukan itu pidana. Kalau saya itu harus keras gitu, jangan nanti dilobi berubah, dilobi berubah. Wah, kacau. Menurut saya mesti tegas kita untuk menegakkan hukum,” kata Ara.
Ia menilai aturan tata ruang harus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Dengan kepastian tersebut, setiap pihak dapat mengetahui sejak awal peruntukan sebuah wilayah, mulai dari kawasan industri, perumahan komersial hingga hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ara menegaskan aturan tata ruang di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
“Enggak bisa dong kebijakan di bawahnya bertentangan dengan di atasnya. Di-lock aja, di-lock aja bagaimana pengaturannya,” ujarnya.
Menurut dia, kepastian tata ruang juga dapat mengurangi ketidakpastian dalam penyediaan lahan untuk pembangunan.
Investor yang hendak mendirikan pabrik, misalnya, tidak perlu lagi mencari lokasi secara acak karena kawasan yang diperuntukkan bagi industri telah ditetapkan.
“Jadi kalau besok ada investor dia mau bangun pabrik, ‘oh di sini tempatnya. Oh saya jangan cari-cari sama calo tanah di mana-mana lagi, udah jelas di mana-mana. Ada perumahan, oh komersial di sini, oh MBR di sini’,” tutur Ara.
Tata Ruang Sudah Berjenjang
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa sistem tata ruang Indonesia sebenarnya telah memiliki jenjang aturan dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional menggunakan skala peta 1:1 juta. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan ke RTRW provinsi dengan skala 1:250 ribu.
Selanjutnya, RTRW kabupaten menggunakan skala 1:50 ribu, RTRW kota 1:25 ribu, sementara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menggunakan skala 1:5 ribu.
“Sebetulnya dari atas sampai bawah itu ada,” kata Nusron.
Namun, menurut Nusron, persoalan utamanya bukan ketiadaan aturan, melainkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Ia menyoroti masih adanya kepala daerah, khususnya bupati, yang melakukan perubahan RTRW setelah mendapat lobi dari pengembang.
Perubahan tersebut, kata dia, dalam sejumlah kasus tidak sejalan dengan RTRW provinsi maupun nasional.
“Sebetulnya sudah ada, cuma kalau sudah ada banyak enggak disiplin. Terutama bupati-bupati ini, ketika dilobi pengembang membuat RTRW yang kadang-kadang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi maupun RTRW Nasional. Dengan adanya ini enggak bisa lagi sekarang,” ujar Nusron.
Pemerintah saat ini juga tengah melakukan penyesuaian periode RTRW nasional, provinsi, serta kabupaten/kota setelah pelaksanaan Pilkada serentak.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar periode perencanaan pembangunan antardaerah tidak saling bertabrakan.
Lindungi Lahan Pertanian
Penertiban tata ruang juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.
Nusron sebelumnya menyoroti tingginya tekanan terhadap lahan sawah di sejumlah daerah. Di Banten, misalnya, banyak lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
Sementara di Bali, alih fungsi lahan sawah terjadi untuk pembangunan vila, hotel, serta berbagai fasilitas pariwisata.
“Banten sudah banyak terkonversi untuk industri dan perumahan. Bali sudah banyak terkonversi untuk vila dan hotel-hotel serta pariwisata, terutama restoran di tengah sawah di kawasan Badung dan sebagainya,” kata Nusron.
Pemerintah mencatat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional kini mencapai 87,52 persen.
Capaian tersebut telah melampaui target 2026 sebesar 78 persen sekaligus melewati target akhir 2029 yang ditetapkan minimal 87 persen.
Berdasarkan paparan ATR/BPN, angka tersebut setara sekitar 6,43 juta hektare dari total 7,35 juta hektare lahan baku sawah nasional.
Meski secara nasional telah melampaui target, masih terdapat tujuh provinsi yang tingkat penetapan LP2B-nya berada di bawah 87 persen.
Ketujuh daerah tersebut adalah Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan capaian perlindungan lahan di setiap provinsi akan dikunci agar tidak kembali mengalami penurunan.
Sementara daerah yang masih berada di bawah angka 87 persen diberikan ruang untuk meningkatkan cakupan perlindungan lahan pertaniannya.
Nusron mengatakan pemerintah selanjutnya akan meminta kepala daerah melakukan penyesuaian terhadap RTRW masing-masing.
Ia menyebut berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, revisi RTRW kini dapat dilakukan sebelum periode lima tahun dan dimungkinkan secara parsial. Salah satunya dengan melakukan perubahan hanya terhadap pola ruang pada kawasan sawah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan lahan pangan di tengah tingginya tekanan alih fungsi lahan.
Nusron menegaskan ketersediaan lahan dan air merupakan dua faktor fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan. []
Tinggalkan Balasan