Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Agung (MA) menutup upaya hukum advokat Marcella Santoso dalam perkara suap pengurusan vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang menjerat tiga korporasi.
Dalam putusan kasasi, MA menyatakan menolak permohonan yang diajukan jaksa penuntut umum maupun Marcella sebagai terdakwa.
Putusan tersebut membuat hukuman 15 tahun penjara terhadap Marcella berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Amar putusan kasasi: Tolak kasasi PU (Penuntut Umum), tolak kasasi Terdakwa,” demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam Direktori Putusan MA, dikutip Senin (14/9).
Putusan perkara Nomor 9819 K/PID.SUS/2026 itu dijatuhkan pada Rabu, 2 September 2026.
Majelis kasasi diketuai Jupriyadi dengan anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya. Sementara Bayu Ruhul Azam bertindak sebagai panitera pengganti.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Marcella dari vonis pengadilan tingkat pertama menjadi 15 tahun penjara.
Dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI, Marcella juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta.
Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.
Putusan banding itu dibacakan pada Selasa, 12 Mei 2026 di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Majelis hakim dipimpin Joni dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto, sedangkan Andi Syamsiar tercatat sebagai panitera pengganti.
Tak hanya hukuman badan, Marcella juga dibebani uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.
Besaran uang pengganti itu meningkat dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menetapkan Marcella membayar Rp16,2 miliar, dengan subsider enam tahun penjara.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding menyatakan Marcella terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemberian suap secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kesatu.
Marcella juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua alternatif kesatu.
“Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” demikian pertimbangan dalam putusan tersebut.
Vonis Pengadilan Tingkat Pertama
Perkara ini sebelumnya diputus Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Maret 2026.
Selain Marcella, perkara tersebut menyeret suaminya yang juga advokat, Ariyanto Bakri, kemudian M Syafei selaku mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, serta advokat Junaedi Saibih.
Pada tingkat pertama, Marcella dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Ia juga dikenakan denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp16,2 miliar subsider enam tahun penjara.
Sementara Ariyanto dihukum lebih berat, yakni 16 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan, serta uang pengganti Rp16,2 miliar subsider enam tahun penjara.
Majelis hakim yang diketuai Efendi menyatakan Marcella dan Ariyanto terbukti melakukan suap kepada hakim dalam perkara ekspor CPO yang berkaitan dengan minyak goreng.
Keduanya juga dinyatakan terbukti melakukan TPPU yang bersumber dari selisih uang suap sebelum dana tersebut diteruskan kepada pihak hakim.
Berbeda dengan keduanya, M Syafei hanya dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana suap yang dilakukan bersama Marcella dan Ariyanto. Dakwaan TPPU terhadap Syafei dinyatakan tidak terbukti.
Adapun Junaedi Saibih dinyatakan tidak terbukti melakukan penyuapan. Hakim kemudian membebaskannya dari seluruh tuntutan hukum.
Suap Rp60 Miliar untuk Vonis Lepas
Kasus ini bermula dari pengurusan putusan lepas terhadap perkara ekspor CPO yang melibatkan tiga korporasi, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Nilai suap yang digunakan untuk memengaruhi putusan perkara tersebut mencapai 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp60 miliar berdasarkan kurs ketika transaksi berlangsung.
Dari jumlah tersebut, Marcella dan Ariyanto disebut menikmati sekitar 2 juta dolar AS untuk kepentingan pribadi.
Sementara dana senilai 2 juta dolar AS lainnya diserahkan kepada mantan Ketua PN Jakarta Selatan, M. Arif Nuryanta, melalui panitera muda perdata PN Jakarta Utara.
Aliran dana itu kemudian berlanjut kepada majelis hakim yang menangani perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin, dan Ali Muhtarom.
Uang tersebut diberikan dengan tujuan memengaruhi putusan agar tiga korporasi yang menjadi terdakwa dalam perkara ekspor CPO tersebut mendapatkan vonis lepas.
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Marcella dan Ariyanto masing-masing dengan hukuman 17 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan, serta uang pengganti Rp21,6 miliar subsider delapan tahun pidana.
M Syafei dituntut 15 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan, serta uang pengganti Rp9,33 miliar subsider lima tahun penjara.
Sedangkan Junaedi Saibih dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan. []
Tinggalkan Balasan