Makassar, ERANASIONAL.COM – Delapan organisasi masyarakat sipil bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan Kapolda Sulawesi Selatan kepada Kapolri, Rabu (16/9/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara kekerasan terhadap jurnalis Antara, Darwin Fatir.
Laporan disampaikan langsung oleh perwakilan KKJ ke Mabes Polri.
Mereka meminta pimpinan Polri memastikan Polda Sulsel menjalankan putusan PN Makassar terkait penundaan penanganan perkara atau undue delay yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Organisasi yang tergabung dalam laporan tersebut terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Amnesty International Indonesia, Committee to Protect Journalists (CPJ).
Konsorsium Jurnalisme Aman, LBH Pers, LBH Pers Padang, Serikat Pekerja Media, Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), serta Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
Koordinator KKJ, Gema Gita Persada, meminta Kapolri turun tangan dan memerintahkan Kapolda Sulsel melaksanakan putusan PN Makassar yang dibacakan pada 16 Maret 2026.
Menurut Gema, tidak dijalankannya putusan pengadilan dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.
Kondisi tersebut juga dinilai menunjukkan belum optimalnya aparat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas.
“Kapolri sebagai atasan penyidik Polda Sulsel harus mengambil tindakan tegas terhadap praktik pembangkangan hukum dan putusan pengadilan terhadap kasus penganiayaan jurnalis di Makassar yang sudah berlangsung sejak 2019,” ujar Gema.
Kasus yang menimpa Darwin Fatir bermula saat dirinya menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KUHP pada 24 September 2019.
Dalam aksi tersebut, Fatir dipukuli sejumlah anggota Polda Sulsel. Polisi kemudian menetapkan empat anggotanya sebagai tersangka pada 26 Februari 2020.
Namun, perkara tersebut tidak kunjung dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Proses hukum yang berjalan sejak 2019 itu kemudian menjadi sorotan karena tidak kunjung mencapai tahap penuntutan.
Melalui kuasa hukumnya dari LBH Pers Makassar, Fatir mengajukan gugatan praperadilan ke PN Makassar pada 18 Februari 2026. Dalam putusannya, hakim menyatakan penundaan penanganan perkara tersebut tidak sah.
PN Makassar selanjutnya memerintahkan Polda Sulsel melimpahkan perkara kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.
Akan tetapi, menurut KKJ, tenggat waktu tersebut telah terlewati. Hingga laporan disampaikan ke Mabes Polri pada 16 September 2026, perkara tersebut disebut belum juga dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
KKJ menilai penundaan berlarut-larut telah merugikan hak Fatir untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, korban disebut belum memperoleh pemulihan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Ketentuan tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
KKJ juga menilai tidak dijalankannya putusan pengadilan berpotensi memperburuk persoalan impunitas dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum, menurut mereka, dapat meningkatkan risiko terulangnya kasus serupa.
Dari sisi kebebasan pers, kasus tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya.
Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8.
Gema menegaskan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas bukan hanya berdampak kepada korban secara pribadi.
Menurutnya, tindakan tersebut juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Serangan ini jauh melampaui korban perorangan, namun juga serangan terhadap hak publik mendapatkan informasi sebagaimana diatur Pasal 28F Konstitusi Indonesia,” kata Gema.
Selain kepada Kapolri, laporan tersebut juga disampaikan kepada sejumlah lembaga pengawas dan institusi negara.
Di antaranya Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, serta Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulsel.
KKJ meminta lembaga-lembaga tersebut melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan perkara Darwin Fatir.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai putusan pengadilan dan perkara tersebut tidak berhenti tanpa penyelesaian hukum.
Tinggalkan Balasan