Jakarta, ERANASIONAL.COM – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR membuka ruang terhadap perubahan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai angka 5 persen masih berada dalam batas yang ideal.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan kenaikan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen dapat mendukung penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus membuat kerja parlemen lebih efektif.
“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” ujar Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9).
Menurut dia, perubahan parliamentary threshold tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Pembahasan RUU Pemilu, kata Komarudin, harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).
“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti pembahasan itu mengacu kepada MK,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Namun, dia melihat besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan rencana penambahan jumlah kursi DPR.
Aria menyebut jumlah kursi DPR yang saat ini mencapai 580 berpotensi bertambah menjadi 600.
Jika jumlah kursi kembali meningkat, PDIP bahkan membuka kemungkinan memperjuangkan ambang batas hingga 6 persen.
“PDIP akan membangun berbagai negosiasi antara 5 [persen], dan mungkin bisa 6 [persen], kalau kursinya dinaikkan menjadi 600 atau 620, ya,” ujar Aria.
Dia juga membenarkan adanya komunikasi politik antarpihak di DPR mengenai wacana kenaikan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen.
“Saat ini melakukan lobi-lobi sampai 5 persen benar, terjadi, benar terjadi adanya komunikasi-komunikasi politik,” katanya.
Aria menilai rentang 4 sampai 5 persen masih dapat dipertimbangkan sebagai angka yang ideal.
Salah satu alasannya berkaitan dengan efektivitas pembagian tugas anggota setiap fraksi di alat kelengkapan dewan (AKD).
Saat ini DPR memiliki 13 komisi dan enam badan. Menurut Aria, jika ambang batas terlalu rendah, jumlah anggota yang dimiliki setiap fraksi berpotensi tidak mencukupi untuk mengisi seluruh penugasan di AKD.
“Kurang dari 3 anggota per komisi, sangat tidak efektif bagi kinerja satu fraksi di komisi atau badan-badan atau penugasan pansus ataupun panja,” ujarnya.
PDIP Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Pemilu
Di tengah pembicaraan mengenai revisi aturan Pemilu, PDIP juga berharap pembahasan tidak hanya menjadi ruang komunikasi di antara partai-partai koalisi.
Komarudin Watubun mengatakan partainya seharusnya ikut dilibatkan dalam pembicaraan antarkekuatan politik mengenai RUU Pemilu.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pertemuan sejumlah ketua umum partai yang sebelumnya membahas rancangan regulasi tersebut.
“Kalau bicara dalam perspektif kekeluargaan sebagai sebuah bangsa, ya mestinya kan boleh diajak bicara kan. Kita boleh berbeda tapi tujuan kita harus satu, untuk Indonesia raya,” kata Komarudin.
Meski demikian, Komarudin tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan para ketua umum partai koalisi.
Dia menilai setiap partai memiliki strategi dan agenda politik masing-masing.
Namun, dia mengingatkan bahwa undang-undang pada akhirnya merupakan produk yang menyangkut kepentingan publik.
Karena itu, pembahasan RUU Pemilu tetap akan berlangsung melalui mekanisme resmi di DPR.
“Jadi strategi partai atau koalisi boleh-boleh saja, tapi akhirnya pasti dibahas di DPR,” ujarnya.
Komarudin mengatakan PDIP juga terus membahas RUU Pemilu secara internal.
Dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginginkan agar perubahan aturan Pemilu tidak terlepas dari aspirasi masyarakat.
“Jadi kita harap mau koalisi maupun kita di luar sebagian itu harus memperhatikan, mempertimbangkan serius soal prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga persatuan nasional,” katanya.
Gerindra Sebut PT 5 Persen Sudah Disepakati
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan adanya kesepahaman di antara sejumlah ketua umum partai terkait perubahan ambang batas parlemen.
Menurut Sugiono, angka 5 persen menjadi salah satu poin yang mendapat persetujuan dalam pertemuan tersebut.
Gerindra, kata dia, melihat perubahan itu diperlukan agar penyelenggaraan Pemilu mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, tanpa menghilangkan aspek keterwakilan suara rakyat.
“Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono.
Lima Rambu MK soal Ambang Batas Parlemen
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan sejumlah rambu bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali ketentuan parliamentary threshold.
Hal tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Februari 2024.
Dalam putusan tersebut, MK meminta agar ambang batas parlemen yang baru dirancang untuk dapat digunakan secara berkelanjutan.
Ketentuan tersebut juga harus tetap berada dalam kerangka sistem Pemilu proporsional.
MK turut menekankan pentingnya meminimalkan besarnya suara pemilih yang tidak dapat dikonversikan menjadi kursi di DPR RI.
Selain itu, perubahan ambang batas harus diarahkan untuk mendukung penyederhanaan partai politik.
MK juga menetapkan bahwa perubahan ketentuan tersebut harus sudah selesai sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Rambu terakhir berkaitan dengan keterlibatan publik. MK menegaskan proses perubahan harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
Partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR juga disebut harus dilibatkan dalam proses tersebut. []
Tinggalkan Balasan