Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras di pasaran akan segera melandai mulai pekan ini.

Untuk menekan lonjakan harga, pemerintah menggencarkan operasi pasar, pembagian bantuan pangan, hingga akselerasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Amran menegaskan bahwa pasokan beras nasional saat ini sangat melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi harga untuk terus membubung.

Perum Bulog pun telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pendorongan pasokan ke ritel-ritel modern.

“Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman,” tutur Amran.

Data hingga pekan ketiga September 2026 mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog berada di angka 4,6 juta ton.

Sepanjang tahun ini, sekitar 2,3 juta ton CBP telah digelontorkan untuk program intervensi pasar.

Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah menyiapkan penambahan kuota SPHP sebanyak 1 juta ton khusus bagi daerah yang mengalami lonjakan harga, serta alokasi bantuan pangan untuk 33,4 juta penerima manfaat.

Upaya stabilisasi ini dilakukan di tengah tren kenaikan harga beras berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Hingga pertengahan September 2026, rata-rata harga beras medium nasional naik 0,76% dari bulan sebelumnya menjadi Rp14.644 per kg.

Sementara itu, harga beras premium terkerek 0,69% menjadi Rp16.495 per kg.

Amran mempertanyakan kenaikan tersebut mengingat stok dalam negeri berada pada posisi aman tanpa bergantung pada impor.

Di samping pasokan, penurunan harga diperkirakan terjadi seiring langkah tegas Bapanas menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga melanggar label kemasan.

Berdasarkan penelusuran Bapanas, sebanyak 25 merek dari 11 produsen telah dijatuhi surat peringatan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) karena tidak memenuhi standar mutu.

Seluruh merek bermasalah tersebut kini telah menghentikan produksi dan ditarik dari peredaran.

Mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras fortifikasi, Amran menyebut pemerintah memilih untuk menghentikan sementara peredarannya terlebih dahulu.

“Dimoratoriumkan. Cabut izinnya dulu,” kata Amran menegaskan tiga langkah tegas pemerintah, yakni pencabutan izin, moratorium, dan proses hukum bagi pelaku yang terbukti melanggar. []