Hilman kemudian mempersilakan Yaqut membawa usulan tersebut dalam rapat kerja bersama DPR.
Namun, menurut Hilman, dalam rapat tersebut Yaqut tetap membacakan rumusan Panja yang telah menetapkan pembagian kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Majelis hakim kemudian meminta Hilman memastikan siapa yang disebut memberikan arahan pembagian kuota dengan skema 50:50 tersebut.
“Yaitu 50-50, arahan Presiden,” jawab Hilman.
Hakim kemudian kembali mengonfirmasi keterangan tersebut.
“Berarti yang Saudara tambahkan dari keterangan ini memang itu arahan dari presiden, seperti itu? Iya. Presidennya siapa?” tanya hakim.
“Pak Joko Widodo,” tegas Hilman.
Dalam perkara ini, Yaqut didakwa memperkaya diri sendiri sebesar US$271.500.
Jaksa KPK mendakwa Yaqut bersama sejumlah pihak lainnya melakukan rekayasa dalam pengisian kuota haji khusus tambahan tanpa masa tunggu (T0).
Rekayasa tersebut disebut dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan asosiasi travel haji. []
Tinggalkan Balasan