Jakarta, ERANASIONAL.COM – Skema penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia akan memasuki babak baru.
Pemerintah menjadwalkan penerapan digitalisasi bansos melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada triwulan pertama tahun 2027.
Sistem anyar ini memungkinkan seluruh anggota masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima. Namun, pendaftaran tersebut tidak otomatis menjamin persetujuan pencairan bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ini dipicu oleh masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Di lapangan, masih dijumpai warga berkecukupan yang menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan.
Oleh karena itu, digitalisasi dihadirkan untuk memastikan validasi kondisi ekonomi masyarakat dilakukan secara objektif.
Masalah ketidaktepatan data ini terbukti dalam uji coba Bansos Digital di Kabupaten Banyuwangi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan sekitar 60 persen penerima bansos saat ini sebenarnya tidak memenuhi kriteria layak.
Sebaliknya, ada 40 persen warga yang tergolong berhak namun belum tersentuh bantuan. Temuan inilah yang mendorong pemerintah merombak total sistem pendataan.
Guna menjaga prinsip keadilan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa setiap pendaftar wajib melewati uji kelayakan.
Tinggalkan Balasan