MK Dalami Certificate of Attendance dalam Dokumen Pendidikan Gibran

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menggali lebih jauh dokumen pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah Certificate of Attendance dari UTS Insearch, Sydney, Australia, yang kini dikenal sebagai UTS College.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Jumat (2/10).

Dalam persidangan, anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Taufiq Damarjati, menyebut kementerian hanya menerima satu dokumen yang berjudul Certificate of Attendance dari UTS Insearch.

Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian memastikan apakah terdapat dokumen sertifikat lain yang diserahkan kepada kementerian saat proses penyetaraan pendidikan Gibran.

“Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain Certificate of Attendance tidak ada, Yang Mulia,” jawab Taufiq.

Saldi kembali menegaskan apakah Certificate of Attendance tersebut merupakan satu-satunya dokumen berbentuk sertifikat yang diterima kementerian.

“Siap, Yang Mulia,” jawab Taufiq.

Certificate of Attendance Dimaknai sebagai Kehadiran

MK juga meminta keterangan Atase Pendidikan KBRI Australia, Yuli Rahmawati, yang mengikuti persidangan secara daring.

Yuli menjelaskan bahwa Certificate of Attendance pada umumnya berkaitan dengan catatan kehadiran seseorang selama mengikuti pendidikan.

Saldi kemudian menanyakan apakah KBRI pernah menerima laporan dari warga Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di UTS Insearch.

Yuli mengatakan, berdasarkan arsip yang dimilikinya, tidak terdapat catatan terkait hal tersebut. Namun, KBRI pernah menerima dokumen serupa dari institusi pendidikan lain, seperti Monash College.

Saldi kemudian meminta Yuli menjelaskan apakah Certificate of Attendance dapat dipersamakan dengan ijazah sebagai bukti seseorang telah menyelesaikan pendidikan.

“Untuk Certificate of Attendance umumnya untuk keperluan visa, beberapa kali ditanyakan untuk attendance. Tapi, untuk ijazah, yang tertulis, biasanya yang kami terima untuk surat keterangan sekolah adalah nama, kemudian waktunya, tanggal, dan kemudian gelar yang diterima berikut informasi pendidikan,” terang Yuli.

Menurut Yuli, Certificate of Attendance yang diterbitkan institusi pendidikan pada umumnya menunjukkan kehadiran peserta selama mengikuti proses pendidikan.

Dokumen tersebut juga biasanya diterbitkan berdasarkan permintaan, bukan secara otomatis.

“Kalau yang saya maknai adalah persentase kehadiran selama mengikuti perkuliahan. Jadi, sering kali sertifikat itu umumnya dikeluarkan karena permintaan, bukan yang otomatis dikeluarkan oleh sebuah universitas,” kata Yuli.

Proses Penyetaraan Pendidikan Gibran

Dalam sidang tersebut, Saldi juga meminta Taufiq menjelaskan proses yang dilakukan Kemendikdasmen setelah menerima permohonan penyetaraan pendidikan Gibran pada 6 Agustus 2019 melalui sistem daring.

Taufiq mengatakan tim melakukan pemeriksaan berdasarkan aspek kronologis dan substansi dokumen pendidikan yang diajukan.

Menurut dia, proses tersebut dimulai dengan menelusuri pendidikan Gibran pada jenjang sebelumnya. Gibran tercatat menyelesaikan pendidikan di Orchid Secondary School, Singapura, pada 2003-2004.

Pendidikan tersebut, kata Taufiq, didukung dokumen berupa transkrip nilai atau rapor untuk jenjang Secondary 3 dan Secondary 4.

Dari pendidikan tersebut, Gibran memperoleh GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level.

Selanjutnya, tim menelaah pendidikan Gibran di UTS Insearch pada 2005-2006 melalui program Diploma of Business Studies.

Dokumen yang diterima kementerian, menurut Taufiq, berupa Certificate of Attendance, transkrip nilai, serta surat keterangan enrollment.

Tim kemudian mencermati mata kuliah yang ditempuh Gibran selama menjalani pendidikan di institusi tersebut.

Taufiq menyebut proses pendidikan yang dijalani Gibran berlangsung selama enam semester atau enam trimester. Dalam setahun terdapat tiga trimester.

Berdasarkan hasil pemadanan mata kuliah dengan struktur kurikulum Indonesia yang berlaku saat itu, tim menilai pengetahuan Gibran dapat disetarakan dengan jenjang SMK, khususnya program keahlian Akuntansi dan Keuangan.

“Ya, karena kami memadankan antara mata kuliah yang beliau ambil di apa namanya UTS Insearch dengan struktur kurikulum yang ada di Indonesia pada saat itu, tahun 2018, yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7 Tahun 2018. Seperti itu, Yang Mulia,” jelas Taufiq.

Tak Ada Ijazah dalam Pengajuan

Saldi kemudian menanyakan apakah sebelumnya pernah ada lulusan UTS Insearch yang mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan kepada kementerian.

Taufiq menjawab bahwa selama dirinya menjadi anggota tim penilai, belum pernah menemukan kasus serupa.

Hakim kemudian kembali mengonfirmasi arti Certificate of Attendance dalam dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Taufiq, dokumen tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa Gibran mengikuti pendidikan di UTS Insearch.

“Certificate of Attendance lebih kepada keterangan bahwa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di UTS Insearch,” ujar Taufiq.

Ketika Saldi kembali memastikan apakah dokumen tersebut berkaitan dengan kehadiran, Taufiq membenarkannya.

“Iya, kehadiran,” jawab Taufiq.

Saldi kemudian menggali bagaimana tim memastikan status kelulusan Gibran jika dokumen ijazah tidak disertakan dalam permohonan.

Taufiq mengatakan tim melihat status tamat atau tidaknya pendidikan berdasarkan transkrip nilai yang diterima kementerian.

Namun, ia mengakui bahwa pada saat permohonan penyetaraan diajukan, tidak terdapat ijazah yang diserahkan kepada Kemendikdasmen.

“Pada saat pengajuan tidak ada, Yang Mulia,” kata Taufiq.

Saldi kembali memastikan apakah terdapat dokumen lain selain Certificate of Attendance dan transkrip nilai.

“Iya, dan juga transkrip,” jawab Taufiq.

Atase Pendidikan KBRI Tak Memiliki Arsip Pendidikan Gibran

Dalam persidangan yang sama, MK juga meminta keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura secara daring.

Dalam keterangannya, perwakilan atase pendidikan menyatakan tidak memiliki arsip atau dokumen yang menunjukkan Gibran pernah menempuh pendidikan di Singapura maupun Australia.

Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi bagian dari gugatan terhadap syarat pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.

Denny sebelumnya menyebut dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dokumen yang tersedia hanya berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Menurut Denny, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada KPU sebagai bagian dari persyaratan pencalonan.

Surat itu menerangkan bahwa pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, dinilai setara dengan Grade 12 atau kelas 12 SMA serta SMK dengan peminatan Akuntansi.

Denny menilai surat tersebut tidak mencantumkan keterangan bahwa Gibran telah lulus dari institusi pendidikan tersebut.

“Surat ini tidak pernah dimunculkan secara resmi. Surat itu baru didapatkan setelah ada kawan yang namanya Bonatua Silalahi minta ke kementerian,” ujar Denny. []