Ia menilai perlakuan tersebut merugikan posisinya sebagai ahli sekaligus mencederai prinsip persamaan para pihak dalam persidangan.

Selain Saldi, Rullyandi juga memasukkan nama Arsul Sani dalam laporan ke MKMK.

Ia mempersoalkan pertanyaan Arsul mengenai pernyataannya di ruang publik yang menyebut persidangan PHPU tersebut ilegal.

Baca Juga
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang
Roy Suryo Berduka, Rekan Seperjuangan Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal
Bupati Kupang Dipolisikan Atas Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas

Rullyandi menilai pertanyaan dan sikap Arsul telah masuk ke ranah kebebasan akademiknya sebagai ahli hukum tata negara.

“Saya menilai saudara hakim terlapor terkesan berat sebelah, ya, dengan menilai hanya dari satu pihak. Kenapa saya tidak diperbolehkan memberikan kebebasan dalam pemikiran saya sebagai ahli hukum tata negara, sedangkan yang lain, pihak Pemohon diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan keterangan ahlinya di dalam persidangan,” ujarnya.

Selain melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani, Rullyandi juga mengadukan Ketua MK Suhartoyo. Ia mempersoalkan keabsahan posisi Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Rullyandi merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024.

“Nah, putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024. Oleh karena itu, maka tidak ada Ketua MK definitif setelah putusan PTUN tersebut inkrah,” kata Rullyandi.

Ia berpendapat jabatan Ketua MK seharusnya dipilih kembali oleh para hakim konstitusi sesuai ketentuan konstitusi.

Atas laporan tersebut, Rullyandi berharap proses persidangan perkara PHPU yang berkaitan dengan Gibran ditunda sampai terdapat kejelasan mengenai laporan yang diajukannya ke MKMK.