Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ahli Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, mengadukan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa saat Rullyandi diminta meninggalkan ruang sidang dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Kamis (1/10) malam.
Rullyandi merupakan ahli yang diajukan pihak terkait, Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara.
Ia menilai tindakan yang dilakukan terhadap dirinya mengandung dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
Menurut Rullyandi, laporan terhadap Saldi Isra telah diterima Sekretariat MKMK pada Jumat (2/10) sekitar pukul 14.50 WIB.
“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan atau audi et alteram partem,” ujar Rullyandi di Gedung MK, Jakarta, Jumat (2/10).
Ia mempersoalkan keputusan Saldi yang meminta dirinya keluar dari ruang sidang setelah sebelumnya tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan secara lisan.
Rullyandi menyebut dirinya telah resmi diajukan sebagai ahli oleh pihak terkait. Namun, keterangannya hanya diterima secara tertulis.
“Saya adalah ahli yang sudah resmi diajukan di persidangan tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara lisan, hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung kepada perkara yang sedang di uji,” katanya.
Ia menilai perlakuan tersebut merugikan posisinya sebagai ahli sekaligus mencederai prinsip persamaan para pihak dalam persidangan.
Selain Saldi, Rullyandi juga memasukkan nama Arsul Sani dalam laporan ke MKMK.
Ia mempersoalkan pertanyaan Arsul mengenai pernyataannya di ruang publik yang menyebut persidangan PHPU tersebut ilegal.
Rullyandi menilai pertanyaan dan sikap Arsul telah masuk ke ranah kebebasan akademiknya sebagai ahli hukum tata negara.
“Saya menilai saudara hakim terlapor terkesan berat sebelah, ya, dengan menilai hanya dari satu pihak. Kenapa saya tidak diperbolehkan memberikan kebebasan dalam pemikiran saya sebagai ahli hukum tata negara, sedangkan yang lain, pihak Pemohon diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan keterangan ahlinya di dalam persidangan,” ujarnya.
Selain melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani, Rullyandi juga mengadukan Ketua MK Suhartoyo. Ia mempersoalkan keabsahan posisi Suhartoyo sebagai Ketua MK.
Rullyandi merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024.
“Nah, putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024. Oleh karena itu, maka tidak ada Ketua MK definitif setelah putusan PTUN tersebut inkrah,” kata Rullyandi.
Ia berpendapat jabatan Ketua MK seharusnya dipilih kembali oleh para hakim konstitusi sesuai ketentuan konstitusi.
Atas laporan tersebut, Rullyandi berharap proses persidangan perkara PHPU yang berkaitan dengan Gibran ditunda sampai terdapat kejelasan mengenai laporan yang diajukannya ke MKMK.
Berawal dari Pernyataan Sidang Ilegal
Persoalan yang berujung pada permintaan Rullyandi keluar dari ruang sidang bermula ketika Hakim Konstitusi Arsul Sani menyinggung pernyataannya dalam sebuah program televisi.
Saat itu, Rullyandi disebut pernah menyatakan bahwa persidangan perkara tersebut ilegal, termasuk menyebut Ketua MK ilegal.
“Saya kebetulan menonton, melihat talk show Anda, yang juga ada doktor Refly Harun, di sebuah televisi yang mengatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal. Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal. Nah, saya mohon penjelasan Anda kalau sidang perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini?” ujar Arsul dalam persidangan.
Arsul kemudian mempertanyakan konsistensi Rullyandi sebagai ahli karena tetap hadir dalam persidangan yang sebelumnya ia sebut ilegal.
Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian turut menanggapi persoalan tersebut. Saldi pada intinya meminta Rullyandi menarik kembali pernyataannya mengenai status ilegal persidangan.
“Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian saudara di sini karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” kata Saldi.
Rullyandi kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ia menyatakan mencabut pernyataannya mengenai sidang ilegal, tetapi pencabutan itu dibatasi hanya untuk ruang persidangan yang sedang berlangsung.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, saya mencabut, di ruang persidangan ini, hanya di ruang persidangan ini, keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya sedang dalam kondisi tertekan,” ujar Rullyandi.
Setelah itu, Saldi menanyakan kepada pihak terkait apakah keberadaan Rullyandi sebagai ahli masih diperlukan. Pihak terkait menyatakan tetap ingin mendengarkan keterangan ahli tersebut.
Majelis kemudian menskors persidangan untuk membahas persoalan tersebut.
Usai skorsing, Saldi meminta Rullyandi meninggalkan ruang sidang. Saldi menyampaikan langkah tersebut diambil untuk menjaga suasana persidangan.
Meski Rullyandi tidak lagi berada di ruang sidang, Mahkamah Konstitusi tetap menerima keterangan tertulis yang sebelumnya telah disampaikan ahli tersebut. []
Tinggalkan Balasan