Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dijadwalkan menjalani persidangan perdana atas perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rabu (7/10/2026).
Agenda persidangan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB dengan agenda sidang pertama.
Dalam keterangan SIPP PN Jakarta Pusat disebutkan, “Tanggal sidang: Rabu, 07 Oktober 2026. Jam: 13.30 (WIB) sampai dengan 15.30 (WIB). Agenda: Sidang Pertama.”
Perkara yang menjerat Febrie sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada Jumat (18/9/2026).
Pelimpahan tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Febrie telah lengkap atau berstatus P21.
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menyebut terdapat dua berkas perkara yang diserahkan penyidik dalam proses tersebut.
Berkas pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Perkara itu dikaitkan dengan penanganan kasus Jiwasraya dan/atau Asabri, dengan periode dugaan tindak pidana pada 2020 hingga 2025.
Menurut Febri Diansyah, dugaan korupsi tersebut diduga menjadi tindak pidana asal atau predicate crime dalam perkara TPPU.
Sedangkan berkas kedua menyangkut dugaan TPPU yang disangkakan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Tipikor.
Peristiwa yang tercantum dalam berkas tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2018 hingga 2026.
Namun, pihak Febrie menilai terdapat persoalan dalam rentang waktu yang dicantumkan pada kedua perkara tersebut.
Febri menjelaskan, tindak pidana asal yang disebut terjadi pada 2020-2025 justru diikuti dugaan TPPU yang periodenya dimulai sejak 2018.
“Tentang waktunya, tindak pidana asalnya disebut 2020-2025, tetapi TPPU-nya mundur dua tahun ke belakang, ini yang sejak awal sudah kami sampaikan bahwa tidak boleh ada pencucian uang yang mundur ke belakang,” kata Febri, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai perbedaan rentang waktu tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi logika perkara. Meski demikian, Febri memastikan tim kuasa hukum tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami tetap menghormati kewenangan penyidik dan penuntut umum dan bahkan menyambut baik karena bukti-bukti akan dibuka di proses persidangan secara terang benderang,” ujarnya. []
Tinggalkan Balasan