Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kuasa hukum Denny Indrayana dan kawan-kawan, Bambang Widjojanto, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) berikutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Bambang mengatakan Gibran masih dapat memenuhi persyaratan pendidikan melalui mekanisme penyetaraan, seperti mengikuti program Paket C.
Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek administratif.
“Hari ini Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon presiden selanjutnya. Kalau dia ingin ikut penyetaraan Paket C mungkin bisa, tapi perbuatan tercelanya menipu syarat-syarat ini, maka dia sesungguhnya sudah cacat moral,” kata Bambang di Gedung MK, Selasa (6/10/2026) malam.
Ia menilai putusan MK menunjukkan tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Gibran memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Bambang juga menuding persoalan tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
“Tindakan seperti ini jelas sebuah perbuatan tercela. Pasal 7A, seseorang yang melakukan perbuatan tercela, walaupun dia sudah disahkan menjadi wakil presiden, maka perbuatan tercela itu melalui proses di Mahkamah Konstitusi terbukti,” ujarnya.
Menurut Bambang, apabila perbuatan tercela tersebut telah terbukti, maka peluang untuk mengajukan proses pemberhentian atau impeachment terhadap pejabat yang bersangkutan menjadi terbuka.
“Dan usul teman saya tadi, mengundurkan diri jauh lebih terhormat,” katanya.
Sementara itu, MK dalam sidang yang digelar Selasa malam menyatakan permohonan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di ruang sidang pleno MK, Jakarta.
Sidang putusan tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.
“Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya,” demikian amar putusan yang dibacakan Suhartoyo. []
Tinggalkan Balasan