Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan keabsahan persyaratan pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Gibran menyatakan menghormati setiap tahapan serta proses hukum yang berlangsung di MK.
Ia menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya dan memilih berkonsentrasi pada pekerjaan.
“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujar Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10).
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menanggapi bagian putusan MK yang menyebut tidak ditemukan dokumen yang membuktikan dirinya mempunyai ijazah sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang memiliki kesetaraan dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Gibran kemudian mengaitkan hal tersebut dengan riwayat pendidikannya. Ia menilai dirinya tidak mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.
“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran.
Sebelumnya, MK telah membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/10) malam.
Dalam putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
MK juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing.
Meski demikian, dalam menguraikan fakta persidangan, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah yang menjadi bukti bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri dengan jenjang yang setara SMA atau sederajat.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan penyetaraan ijazah, Gibran menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri.
Keterangan tersebut merujuk pada fakta yang disampaikan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan.
Menurut keterangan tersebut, salah satu persyaratan untuk memperoleh surat keterangan penyetaraan ijazah adalah melampirkan hasil pemindaian ijazah, diploma, sertifikat, atau dokumen hasil belajar sesuai jenjang pendidikan yang hendak disetarakan.
Dokumen tersebut juga dapat berupa surat keterangan yang menyatakan seseorang telah menyelesaikan pendidikan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam bukti PT-5 atau Lampiran Dokumen Pemberi Keterangan dari Kemendikdasmen. []
Tinggalkan Balasan