Ia menjelaskan, MK telah menjalankan kewenangannya melalui putusan tersebut. Adapun tindak lanjut secara politik, khususnya terkait proses pemakzulan, berada pada DPR.
“Kalau untuk impeachment Pasal 7B konstitusi bilangnya DPR yang harus melakukan. MK sudah membantu untuk menemukan bahwa ada masalah dalam pencalonan Gibran. Jadi sebenarnya DPR sangat bisa untuk menindaklanjuti putusan itu untuk memulai proses pemakzulan,” ujarnya.
Bivitri kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Salah satu alasan yang disebut dalam pasal tersebut adalah apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan perbuatan tercela.
Selain itu, pemberhentian juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
“Karena di Pasal 7A itu syaratnya kan kalau misalnya melakukan perbuatan tercela, salah satunya. Nah, kalau di situ saja didalami oleh DPR, kalau mau, maka bisa lanjut dalam proses pemakzulan selanjutnya,” kata Bivitri.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam ketentuan tersebut, DPR dapat mengajukan usul kepada MPR setelah terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Tinggalkan Balasan