Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengambil langkah untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terkait persoalan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu materi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyinggung persoalan bukti ijazah atau dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan tersebut bukan menjadi ranah MK untuk menentukan lebih lanjut.
Menurutnya, kewenangan itu berada pada lembaga yang memang memiliki tugas menilai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
“Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies.
Pakar Sebut Bola Panas Ada di DPR
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK tersebut membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.
Menurut Bivitri, terdapat sejumlah pihak yang dapat mengambil langkah setelah putusan tersebut, mulai dari DPR hingga aparat penegak hukum.
“MK melempar bola panas ke (1) partai2 di DPR utk memulai impeachment. (2) penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. (3) DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat,” tulis Bivitri melalui akun Instagram resminya @bivitrisusanti, Rabu (7/10).
Ia menjelaskan, MK telah menjalankan kewenangannya melalui putusan tersebut. Adapun tindak lanjut secara politik, khususnya terkait proses pemakzulan, berada pada DPR.
“Kalau untuk impeachment Pasal 7B konstitusi bilangnya DPR yang harus melakukan. MK sudah membantu untuk menemukan bahwa ada masalah dalam pencalonan Gibran. Jadi sebenarnya DPR sangat bisa untuk menindaklanjuti putusan itu untuk memulai proses pemakzulan,” ujarnya.
Bivitri kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Salah satu alasan yang disebut dalam pasal tersebut adalah apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan perbuatan tercela.
Selain itu, pemberhentian juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
“Karena di Pasal 7A itu syaratnya kan kalau misalnya melakukan perbuatan tercela, salah satunya. Nah, kalau di situ saja didalami oleh DPR, kalau mau, maka bisa lanjut dalam proses pemakzulan selanjutnya,” kata Bivitri.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam ketentuan tersebut, DPR dapat mengajukan usul kepada MPR setelah terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
DPR Hormati Putusan MK
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan menghormati putusan MK yang menyatakan permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima.
“Kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (7/10).
Meski demikian, Dasco belum memberikan tanggapan lebih jauh mengenai bagian lain dari putusan MK, termasuk fakta yang berkaitan dengan tidak ditemukannya dokumen kelulusan Gibran yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan.
Ia mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi putusan tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyatakan bahwa langkah politik setelah putusan MK akan sangat bergantung pada kesepakatan para pimpinan partai politik yang berada di DPR.
“Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR,” kata Doli saat dihubungi.
Gibran Pilih Fokus Bekerja
Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati seluruh proses yang telah berlangsung di MK. Ia menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dan fokus bekerja untuk masyarakat.
“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujar Gibran.
Ketika ditanya mengenai persoalan dokumen pendidikan, Gibran menyinggung perjalanan pendidikannya di Singapura.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, mengingat dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi di negara tersebut.
“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran. []
Tinggalkan Balasan