Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memperketat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melarang segala bentuk pembakaran lahan selama masa darurat. Larangan tersebut berlaku bagi perusahaan maupun masyarakat tanpa pengecualian.
Tito menegaskan, pembukaan lahan menggunakan api tidak boleh dilakukan selama status darurat masih berlangsung.
Pemerintah daerah diminta memastikan aturan tersebut diterapkan secara tegas, termasuk jika terdapat kebijakan lokal yang selama ini menjadi dasar praktik pembakaran lahan.
Instruksi itu disampaikan Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
“Oleh karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini. Ini harus tegas kita lakukan,” ujar Tito.
Ia juga meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat untuk mencegah munculnya titik api baru.
Menurut Tito, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama hingga ke tingkat desa.
Jajaran pemerintah daerah diminta turun langsung untuk menyosialisasikan larangan tersebut sekaligus memastikan masyarakat mematuhinya.
“Ini rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda. Para tentara, polisi, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru, apa pun juga alasannya di masa darurat ini. Nanti setelah darurat selesai, lain cerita kita bicarakan,” katanya.
Tito Ingatkan Risiko Pembakaran Saat Kemarau
Tito menjelaskan, pelarangan tersebut diperlukan karena Indonesia tengah menghadapi situasi darurat karhutla.
Dalam kondisi itu, pemerintah harus memprioritaskan pencegahan agar tidak muncul sumber api baru yang berpotensi memperluas kebakaran.
Ia menilai pembakaran lahan berisiko sulit dikendalikan ketika kondisi lahan mengering akibat musim kemarau.
Karena itu, alasan bahwa api dapat dikendalikan atau dilokalisasi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk tetap melakukan pembakaran.
“Kita harus melakukan pencegahan, sudah terlanjur bencana seperti ini masa dibiarkan pembakaran baru,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, kebijakan pencegahan tersebut juga diperkuat dengan peraturan presiden yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Tito kembali menekankan pentingnya pelaksanaan aturan di lapangan. Ia meminta para pimpinan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memastikan sosialisasi berjalan hingga ke wilayah pedesaan.
“Jadi tegas, tinggal eksekutor-eksekutor di lapangan, ya, para pimpinan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota turun ke bawah, sosialisasikan, ya, sampai ke tingkat desa. Tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun juga,” tutur Tito. []
Tinggalkan Balasan